Kompas.com - 11/02/2015, 12:08 WIB
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik usai menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, beberapa waktu lalu. KPK menetapkan politisi Partai Demokrat itu menjadi tersangka pada Rabu (3/9/2014) karena diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan proyek di Kementerian ESDM 2011-2013. TRIBUNNEWS / DANY PERMANAMantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik usai menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, beberapa waktu lalu. KPK menetapkan politisi Partai Demokrat itu menjadi tersangka pada Rabu (3/9/2014) karena diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan proyek di Kementerian ESDM 2011-2013.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, sebagai saksi dalam kasus dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian ESDM.

Jero akan diperiksa sebagai saksi bagi Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Waryono Karno, Rabu (11/2/2015).

Jero tiba di gedung KPK sekitar pukul 11.30 WIB, menumpang mobil Nissan Hitam bernomor polisi B 104 TJW. Ia mengaku kooperatif dengan proses hukum sehingga bersedia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini.

"Saya berusaha dan terus akan kooperatif terhadap kasus hukum ini," ujar Jero setibanya di gedung KPK, Jakarta.

Jero mengatakan, kepatuhannya terhadap hukum diperlihatkannya dengan langsung mundur dari jabatannya sebagai menteri saat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Jero merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM.

"Setelah itu setiap dipanggil KPK sudah beberapa saya selalu hadir. Jadi ini bentuk ketaatan hukum saya sebagai warga negara," kata Jero.

Kali ini merupakan panggilan kedua Jero sebagai saksi Waryono. Jero tidak dapat memenuhi panggilan penyidik pekan lalu karena menurut dia surat panggilan itu diterimanya terlalu mendadak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jero mengatakan, surat panggilan baru diterimanya pada 3 Februari 2015 pukul 21.00 WIB, sementara pemeriksaannya dijadwalkan pada 4 Februari 2015.

"Malam itu saya sudah siap-siap mau tidur, tahu-tahu ada panggilan itu untuk hadir memberikan kesaksian untuk kasus pak WK," kata Jero.

Setelah itu, Jero langsung menghubungi kuasa hukumnya dan menyatakan bahwa ia belum siap diperiksa karena persiapannya terlalu singkat. Oleh karena itu, kata Jero, mereka sepakat untuk meminta KPK menjadwal ulang pemeriksaannya.

Penetapan Waryono sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi tersebut merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

Dalam kasus ini, Waryono diduga juga berperan sebagai pengepul uang suap untuk selanjutnya dialirkan ke pihak lain. Penetapannya sebagai tersangka menyusul penemuan uang sebesar 200.000 dollar Amerika Serikat (AS) di ruang kerjanya saat penyidik KPK melakukan penggeledahan.

Oleh karena itu, KPK menyangkakan Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tentang pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara dan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi.

KPK juga menjerat Waryono sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam kegiatan sosialisasi, sepeda sehat, dan perawatan gedung Kantor Sekretariat ESDM. Dalam kasus ini, diduga tindak pidana korupsi yang dilakukan Waryono menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 11 miliar.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Azis Syamsuddin Tersangka, Golkar Hormati Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Tersangka, Golkar Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Nasional
MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

Nasional
Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Nasional
Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Nasional
Golkar Siapkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Golkar Siapkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Nasional
Kompolnas: Polri Harus Evaluasi Strategi Keamanan di Papua Pasca Penyerangan Puskemas Kiwirok

Kompolnas: Polri Harus Evaluasi Strategi Keamanan di Papua Pasca Penyerangan Puskemas Kiwirok

Nasional
Azis Syamsuddin Nyatakan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Azis Syamsuddin Nyatakan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Nasional
Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Nasional
Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Nasional
Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Nasional
Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Nasional
Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Nasional
Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.