Sidang Praperadilan Budi Gunawan Versus KPK Hadirkan Saksi Ahli

Kompas.com - 11/02/2015, 08:32 WIB
Kuasa hukum Budi Gunawan dan KPK tengah menyerahkan bukti kepada hakim praperadilan dalam sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2015). KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOKuasa hukum Budi Gunawan dan KPK tengah menyerahkan bukti kepada hakim praperadilan dalam sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang praperadilan lanjutan antara calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali digelar pada Rabu (11/2/2015). Sidang digelar di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Prof. Oemar Seno Adji pada pukul 09.00 WIB.

Sidang dengan nomor perkara 04/pid/prap/ 2015/PN Jakarta Selatan itu mengagendakan pembuktian dalil praperadilan pihak Budi. Hakim praperadilan Sarpin Rizaldi memberikan waktu dua hari, Selasa (10/2/2015) dan Rabu, untuk membeberkan bukti-bukti gugatan praperadilan.

Pembuktian pihak KPK baru akan digelar pada sidang hari Kamis (12/2/2015) dan Jumat (13/2/2015) mendatang. Salah seorang anggota tim kuasa hukum Budi Gunawan Frederich Yunadi menyebut bahwa dalam sidang hari ini pihaknya menghadirkan sejumlah saksi ahli.

"Ada saksi dari pakar hukum tata negara, ada pakar hukum pidana. Semuanya guru besar di sejumlah universitas. Nanti juga kalian tahu siapa-siapanya," ujar Frederich, saat dihubungi, Rabu pagi.

Frederich menegaskan, semua saksi baik saksi fakta ataupun saksi ahli yang dihadirkannya akan menunjukkan bahwa penetapan kliennya sebagai tersangka oleh KPK adalah rekayasa. Oleh karena itu, status tersangka Budi harus dicabut secepat mungkin dan dipulihkan nama baiknya.

73 dokumen dan rekaman mimik wajah

Dalam sidang pembuktian yang pertama, kubu Budi menghadirkan 73 bukti dan empat orang saksi. Sebanyak 73 bukti itu meliputi kliping koran dan salinan berita situs berita online, rekaman video berita, undang-undang, surat penetapan, keputusan presiden, keputusan pengadilan dan keputusan pengadilan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pihak BG sempat menunjukan rekaman video berita TVOne soal penetapan kliennya sebagai tersangka KPK pada 13 Januari 2015 lalu. Frederich ingin menunjukkan mimik wajah pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang terkesan mengejek kliennya. Hal itu disebut pihak BG salah satu tanda bahwa penetapan kliennya sebagai tersangka adalah rekayasa.

"Bahwa mereka (pimpinan KPK) memberikan keterangan seolah-olah mengejek, lihat saja itu mimik mukanya mengejek. Mereka itu kan pejabat negara, seharusnya enggak boleh gitu," ujar dia.

Namun, ketika pihak Budi memutarkan video rekaman itu, hakim Sarpin sempat menanyakan mengapa video itu tidak mengeluarkan suara. Kuasa hukum Budi Maqdir Ismail tidak menjawab pertanyaan hakim. Ia meminta menunda menunjukkan bukti hingga sidang hari ini.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

Nasional
Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Nasional
Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Nasional
Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Nasional
UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

Nasional
UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

Nasional
UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

Nasional
UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X