Hasto Pilih Tes Kebohongan daripada Ungkap Bukti dan Saksi Tambahan

Kompas.com - 10/02/2015, 19:34 WIB
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto duduk di ruang sidang untuk menjadi saksi sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2014). Hasto akan bersaksi untuk praperadilan penetapan Komjen  Budi sebagai tersangka. KOMPAS.com/IHSANUDDINPelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto duduk di ruang sidang untuk menjadi saksi sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2014). Hasto akan bersaksi untuk praperadilan penetapan Komjen Budi sebagai tersangka.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto lebih memilih menjalani tes kebohongan untuk membuktikan ucapannya terkait manuver politik Ketua KPK Abraham Samad. Dia menolak untuk mengungkapkan bukti ataupun saksi tambahan yang mengetahui manuver politik tambahan, baik diungkap ke Komisi III DPR, KPK, maupun praperadilan Komjen Budi Gunawan

"Atas nama bangsa dan negara, saya siap melakukan tes kebohongan," kata Hasto seusai bersaksi di praperadilan Budi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2014).

Hasto mengaku, dia tidak bisa mengungkapkan saksi-saksi karena menjaga privasi mereka. Dia membantah hendak melindungi saksi karena mereka berstatus sebagai pejabat negara.

"Mereka itu sahabat-sahabat saya," ujarnya. (Baca: Hasto Tolak Ungkap Identitas Saksi dalam Pertemuan dengan Abraham)

Oleh karena itu, Hasto pun pasrah jika KPK enggan membentuk komite etik karena merasa bukti dan saksi yang diajukan Hasto masih kurang.

"Saya serahkan sepenuhnya ke KPK untuk komite etik. Tapi, lebih baik bagi bangsa dan negara KPK mau membuka diri," ucap Hasto.

Sebelumnya, Hasto sudah bertemu dengan pimpinan KPK untuk membicarakan manuver politik yang dilakukan Abraham. Menurut dia, Abraham melobi elite PDI-P agar bisa menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo.

Abraham juga, kata Hasto, menuding Budi Gunawan sebagai biang kegagalannya menjadi cawapres. Namun, KPK menilai, masih belum cukup untuk membentuk komite etik jika Hasto hanya melaporkan manuver Abraham itu. (Baca: Bukti Hasto Dianggap Kurang untuk Langsung Bentuk Komite Etik KPK)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X