Kompas.com - 10/02/2015, 17:35 WIB
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (31/10/2014). Rakor tersebut mengagendakan persiapan peluncuran program keluarga produktif. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAMenteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengikuti rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (31/10/2014). Rakor tersebut mengagendakan persiapan peluncuran program keluarga produktif.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menilai, langkah Perusahaan Listrik Negara (PLN) mematikan aliran listrik di rumah pompa Waduk Pluit pada Senin (9/2/2015) kemarin sudah tepat. Menurut dia, tindakan itu diperlukan untuk menghindari terjadinya korsleting listrik saat banjir terjadi.

"Kemarin, saya koordinasi dengan BNPB dan Kementerian PU, dan PLN sempat mematikan listrik sebentar, namun kemudian dinyalakan kembali. PLN mengantisipasi terjadinya setrum (aliran listrik) di beberapa wilayah," kata Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Terkait keluhan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas tindakan PLN itu, Puan mengaku belum mengetahuinya. Akan tetapi, kata Puan, ia dan sejumlah kementerian terkait berupaya agar banjir yang terjadi di Ibu Kota dapat segera diatasi.

"Saya belum tahu kalau kemudian Pak Ahok menyatakan hal tersebut, tetapi saya dengan kementerian terkait berusaha supaya tidak terjadi banjir seperti kemarin," katanya.

Basuki kesal kepada PLN

Sebelumnya, Basuki mengaku kesal kepada PLN yang mematikan aliran listrik di rumah pompa Waduk Pluit. Akibatnya, air di Kali Abdul Muis meluap hingga menggenangi kawasan ring I atau Jalan Medan Merdeka. Menurut dia, seharusnya pada saat musim hujan seperti ini rumah pompa dijadikan lokasi vital yang tidak dapat dimatikan aliran listriknya.

"Kamu tahu enggak kenapa (air Waduk Pluit) naik terus? PLN matikan aliran listrik di situ, makanya pompa enggak bisa jalan dan hujan turun terus, naik dong airnya. Pertanyaan saya, kenapa PLN matiin listrik di Waduk Pluit? Alasannya takut nyetrum orang, sudah banjir belum di Pluit," kata Basuki, di ruang kerjanya, di Balai Kota, Senin (9/2/2015) malam.

Menurut logika Basuki, untuk apa PLN mematikan aliran listrik di Waduk Pluit, sementara kawasan itu belum terendam banjir. Apabila di kawasan tersebut sudah banjir, PLN baru bisa menghentikan aliran listrik. Sebab, lanjut dia, genset yang tersedia hanya mampu menyalakan dua dari total 12 pompa.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X