Siapkan Enam Nama Calon Kapolri, Kompolnas Menghadap Presiden Jokowi

Kompas.com - 10/02/2015, 17:16 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara menggelar jumpa pers di halaman belakang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014). Jumpa pers ini terkait pembaharuan alutsista, intelejen negara, dan juga kesejahteraan anggota TNI dan Polri. TRIBUNNEWS/HERUDIN Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara menggelar jumpa pers di halaman belakang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014). Jumpa pers ini terkait pembaharuan alutsista, intelejen negara, dan juga kesejahteraan anggota TNI dan Polri.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kembali dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresidenan, Selasa (10/2/2015), untuk membahas calon kepala Kepolisian RI. Kompolnas membawa enam nama calon kepala Polri baru untuk menggantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau beliau minta, kita serahkan. Yang jelas lebih dari empat nama-lah," kata Sekretaris Kompolnas Syafriadi Cut Ali saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa.

Syafriadi membenarkan ada dua nama tambahan yang dimasukkan pada saat-saat terakhir. Kedua nama itu adalah Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Suhardi Alius dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar.

"Karena berdasarkan kelayakan, kedua nama itu kami anggap layak untuk masuk," ucap Syafriadi.


Keempat nama lainnya yang akan diserahkan Kompolnas kepada Presiden Jokowi adalah Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Dwi Priyatno, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso, dan Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri Komjen Putut Eko Bayuseno.

Saat ditanyakan lebih lanjut soal rekomendasi Kompolnas untuk melibatkan KPK dan PPATK, Syafriadi tidak mau berspekulasi. "Kita lihat nanti saja," katanya.

Selain Syafriadi, anggota Kompolnas lain yang tampak hadir adalah Adrianus Meliala, M Nasser, Edi Saputra Hasibuan, Hamida Abdurrahman, dan Logan Siagian. Ada pula Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno selaku Ketua Kompolnas.

Presiden Jokowi sebelumnya menjanjikan akan menyatakan sikap pada pekan ini, terkait kisruh KPK-Polri. Presiden sudah mendapat pertimbangan dari Tim Independen, Kompolnas, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), pimpinan DPR, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan mantan Presiden RI, BJ Habibie.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X