Zulkarnain: Tidak Cukup Sebatas Laporan untuk Bentuk Komite Etik KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain mengatakan, meski mendapat laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK, pihaknya tidak serta-merta akan membentuk komite etik untuk menanganinya. KPK akan mendalami terlebih dahulu setiap laporan yang masuk sebelum memutuskan akan membentuk komite etik atau tidak.

"Itu (laporan) dilihat, sejauh mana apa yang terjadi, itu (dilakukan secara) komprehensif. Tidak serta-merta (dibentuk) komite etiknya," kata Zulkarnain di Kompleks Parlemen, Selasa (10/2/2015).

Kemarin, Pelaksana Tugas Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyambangi Gedung KPK. Hasto memenuhi undangan KPK untuk mengklarifikasi pernyataan yang dibeberkan Hasto di hadapan Komisi III DPR RI terkait Abraham.

Zulkarnain pun membantah jika ada komitmen yang dibuat di antara pimpinan KPK menyusul tidak segera dibentuknya komite etik. Menurut dia, ada proses panjang yang harus ditempuh dalam pemeriksaan setiap laporan yang masuk.

"Itu memang bagian dari tugas KPK untuk menjaga integritas pimpinannya dan lembaganya. Kita diukur itu, kita ukur sendiri, kita survei," katanya.

Sebelumnya, Hasto meyakini bahwa sejumlah bukti yang dibawanya ke KPK cukup untuk memenuhi syarat membentuk komite etik. Adapun sejumlah bukti yang dibawanya ke KPK berupa foto dan pernyataan saksi.

Ia mengatakan, ada juga bukti yang masih berada di Bareskrim Polri dan akan diserahkannya belakangan. "Keterangan yang diperlukan beserta saksi-saksi yang memperkuat keterangan saya dan dari bukti-bukti yang saya sampaikan, maka menurut saya persyaratan untuk dibentuk komite etik itu sudah terpenuhi," ujar Hasto di Gedung KPK, Jakarta, Senin siang.

Hasto yang hadir di Komisi III pada Rabu (4/2/2015) menyebut adanya pertemuan Abraham dengan elite PDI-P sebelum Pilpres 2014. Menurut dia, saat itu Abraham melakukan lobi politik agar bisa menjadi cawapres bagi Jokowi.

Hasto menyebut hanya ingin mengungkap kebenaran soal manuver politik Ketua KPK Abraham Samad. Ia menuduh Abraham telah menyalahgunakan wewenang, melanggar etika, bahkan melanggar pidana.

Hasto mengatakan, dirinya baru mengungkapkan manuver politik Abraham lantaran keputusan KPK yang menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Ia merasa ada korelasi antara manuver Abraham dan penetapan tersangka tersebut.