Menteri Ferry Sudah Surati Presiden Jokowi soal Penghapusan PBB

Kompas.com - 10/02/2015, 08:45 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, saat konferensi pers dalam kunjungannya ke kantor Badan Informasi Geospasial, di Cibinong,Kabupaten Bogor, Kamis (13/11/2014). K97-14 KOMPAS.com/RAMDHAN TRIYADI BEMPAHMenteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, saat konferensi pers dalam kunjungannya ke kantor Badan Informasi Geospasial, di Cibinong,Kabupaten Bogor, Kamis (13/11/2014). K97-14
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, ia telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait wacana kebijakan kementeriannya untuk menghapus Pajak Bumi Bangunan (PBB). Wacana ini menuai pro dan kontra.

Menurut Ferry, secara lisan, ia juga telah menyampaikan rencana tersebut kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

"Kami sudah kirim surat kepada Presiden Jokowi. Saya juga secara lisan sudah berbicara dengan Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkeu Bambang Brodjonegoro terkait rencana penghapusan PBB ini. Saat ini masih menunggu arahan," kata Ferry, seusai peresmian Media Center di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Jakarta, Senin (9/2/2015).

Langkah selanjutnya, kata Ferry, mematangkan rencana penghapusan PBB bagi rumah hunian atau masyarakat menengah ke bawah, termasuk kriteria apa saja yang akan dibebaskan dalam pembayaran PBB. Ferry menjelaskan, pemberlakuan PBB hanya diperuntukkan bagi rumah komersial seperti restoran, factory outlet/pertokoan, perkantoran, hotel, dan rumah kontrakan.

"Yang dibebaskan tanah dan bangunan yang dihuni masyarakat. Kalau hunian mewah nanti kita bikin kriteria lagi. Mereka harus tetap kena karena mereka mampu. Latar belakang kebijakan ini untuk meringankan beban hidup masyarakat. Sebetulnya pungutan-pungutan yang menyangkut masyarakat harus dikurangi. Itulah fungsi pemerintah," papar Ferry.

Ia menyadari, kebijakan ini berpotensi mendapatkan penolahan dari kepala-kepala daerah di Tanah Air karena PBB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

"Saya kira pemerintah daerah tetap kita sampaikan (rencana tersebut), karena PBB itu kan sumber pendapatan asli daerah. Mereka menolak karena berpikir semua PBB dihapus, padahal kalau mau jujur yang kita sebutkan tadi bahwa PBB yang dihapus itu adalah PBB untuk rumah yang dihuni masyarakat, rumah kediaman, rumah hunian," kata Ferry.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Nasional
Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X