Kompas.com - 09/02/2015, 21:31 WIB
Presiden Joko Widodo saat di Manila, Filipina, Senin (9/2/2015). Radio Sonora/Liliek SetyowibowoPresiden Joko Widodo saat di Manila, Filipina, Senin (9/2/2015).
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil keputusan yang baik begitu tiba di Tanah Air terkait polemik antara KPK dan Kepolisian RI. Jokowi dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Selasa (10/2/2015) dini hari nanti setelah melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia, Brunei, dan Filipina sejak 7 Februari 2015.

"Saya kira Pak Presiden kita akan menemukan cara menyelesaikan polemik yang membuat situasi jadi tidak kondusif. Saya yakin Pak Presiden Jokowi akan punya cara memutuskan yang baik untuk semua," kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi, di Jakarta, Senin (9/2/2015).

KPK kini terancam lumpuh setelah unsur pimpinannya satu per satu dilaporkan ke polisi. Laporan terhadap pimpinan KPK terjadi setelah KPK menetapkan calon kepala Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka atas dugaan suap dan menerima gratifikasi. Tak lama setelah itu, Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan menyuruh saksi menyampaikan keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat.

Dalam hitungan hari, Ketua KPK Abraham Samad pun akan menyandang predikat serupa. Abraham dibidik dalam kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan Feriyani Lim, seorang perempuan asal Pontianak. Lim dituding menggunakan kartu keluarga milik Samad di Makassar untuk membuat paspor dan kartu tanda penduduk.

Sebelumnya, dua pimpinan KPK lainnya telah pula dilaporkan ke polisi. Adnan Pandu Praja dituding mengambil secara ilegal saham PT Daisy Timber di Kalimantan Timur pada 2006. Adapun Zulkarnain dituduh menerima suap mobil Toyota Camry dan uang Rp 5,8 miliar pada 2008.

Kembalikan mandat kepada Jokowi

Menghadapi situasi ini, empat pimpinan KPK siap mengembalikan mandat kepada Presiden Joko Widodo menyusul adanya upaya kriminalisasi yang dilakukan kepada semua pimpinan KPK. Menurut mereka, saat ini KPK tidak hanya dilemahkan, tetapi juga sedang diupayakan untuk dibubarkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami sudah sampai pada tahapan mendiskusikannya secara internal. Kalau memang KPK dihancurkan dengan cara dilumpuhkan, salah satu opsinya kami akan menyerahkan mandat itu kepada Presiden dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Kantor PP Muhammadiyah, Minggu (8/2/2015).

Sementara itu, Istana menyatakan bahwa Presiden menyiapkan sejumlah opsi penyelamatan KPK, termasuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Perppu yang disiapkan termasuk perppu imunitas dan perppu pergantian sementara pimpinan KPK.

Terkait Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang ditetapkan KPK sebagai tersangka, sejauh ini Presiden belum memutuskan apakah akan membatalkan pelantikan Budi sebagai kepala Kepolisian RI atau melanjutkannya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Nasional
Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Nasional
Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Nasional
Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Nasional
UPDATE Covid-19: Tambah 196 Kasus, Sembuh 298, Meninggal 4

UPDATE Covid-19: Tambah 196 Kasus, Sembuh 298, Meninggal 4

Nasional
Ini Nama 9 dari 14 Korban Meninggal Terdampak Erupsi Semeru

Ini Nama 9 dari 14 Korban Meninggal Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Berikut Situasi Covid-19 Terbaru

PPKM Luar Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Berikut Situasi Covid-19 Terbaru

Nasional
Diundang Sosialisasi Alih Status, Eks Pegawai KPK Harap Posisi dan Peran di Polri Diperjelas

Diundang Sosialisasi Alih Status, Eks Pegawai KPK Harap Posisi dan Peran di Polri Diperjelas

Nasional
Erupsi Semeru, Perintah Presiden Jokowi dan Kata Mbah Rono

Erupsi Semeru, Perintah Presiden Jokowi dan Kata Mbah Rono

Nasional
Airlangga Minta Kader Golkar Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Airlangga Minta Kader Golkar Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Bakamla Evakuasi 2 Warga Terjebak di Longboat Mati Mesin di Perairan Maluku

Bakamla Evakuasi 2 Warga Terjebak di Longboat Mati Mesin di Perairan Maluku

Nasional
Survei Indikator: 72 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi, Tertinggi Selama Pandemi

Survei Indikator: 72 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Survei Indikator: Risma dan Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik

Survei Indikator: Risma dan Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Erupsi Gunung Semeru Tak Seperti Letusan Merapi di 2010 | 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Semeru, Baru 2 Teridentifikasi

[POPULER NASIONAL] Erupsi Gunung Semeru Tak Seperti Letusan Merapi di 2010 | 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Semeru, Baru 2 Teridentifikasi

Nasional
Erupsi Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 30 Hari

Erupsi Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 30 Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.