Jokowi Pulang, KPK Berharap Ada Keputusan yang Baik

Kompas.com - 09/02/2015, 21:31 WIB
Presiden Joko Widodo saat di Manila, Filipina, Senin (9/2/2015). Radio Sonora/Liliek SetyowibowoPresiden Joko Widodo saat di Manila, Filipina, Senin (9/2/2015).
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil keputusan yang baik begitu tiba di Tanah Air terkait polemik antara KPK dan Kepolisian RI. Jokowi dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Selasa (10/2/2015) dini hari nanti setelah melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia, Brunei, dan Filipina sejak 7 Februari 2015.

"Saya kira Pak Presiden kita akan menemukan cara menyelesaikan polemik yang membuat situasi jadi tidak kondusif. Saya yakin Pak Presiden Jokowi akan punya cara memutuskan yang baik untuk semua," kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi, di Jakarta, Senin (9/2/2015).

KPK kini terancam lumpuh setelah unsur pimpinannya satu per satu dilaporkan ke polisi. Laporan terhadap pimpinan KPK terjadi setelah KPK menetapkan calon kepala Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka atas dugaan suap dan menerima gratifikasi. Tak lama setelah itu, Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan menyuruh saksi menyampaikan keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat.

Dalam hitungan hari, Ketua KPK Abraham Samad pun akan menyandang predikat serupa. Abraham dibidik dalam kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan Feriyani Lim, seorang perempuan asal Pontianak. Lim dituding menggunakan kartu keluarga milik Samad di Makassar untuk membuat paspor dan kartu tanda penduduk.

Sebelumnya, dua pimpinan KPK lainnya telah pula dilaporkan ke polisi. Adnan Pandu Praja dituding mengambil secara ilegal saham PT Daisy Timber di Kalimantan Timur pada 2006. Adapun Zulkarnain dituduh menerima suap mobil Toyota Camry dan uang Rp 5,8 miliar pada 2008.

Kembalikan mandat kepada Jokowi

Menghadapi situasi ini, empat pimpinan KPK siap mengembalikan mandat kepada Presiden Joko Widodo menyusul adanya upaya kriminalisasi yang dilakukan kepada semua pimpinan KPK. Menurut mereka, saat ini KPK tidak hanya dilemahkan, tetapi juga sedang diupayakan untuk dibubarkan.

"Kami sudah sampai pada tahapan mendiskusikannya secara internal. Kalau memang KPK dihancurkan dengan cara dilumpuhkan, salah satu opsinya kami akan menyerahkan mandat itu kepada Presiden dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Kantor PP Muhammadiyah, Minggu (8/2/2015).

Sementara itu, Istana menyatakan bahwa Presiden menyiapkan sejumlah opsi penyelamatan KPK, termasuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Perppu yang disiapkan termasuk perppu imunitas dan perppu pergantian sementara pimpinan KPK.

Terkait Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang ditetapkan KPK sebagai tersangka, sejauh ini Presiden belum memutuskan apakah akan membatalkan pelantikan Budi sebagai kepala Kepolisian RI atau melanjutkannya.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X