Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Ini "Ngamuk" karena RUU Otsus Papua Tak Masuk Prioritas

Kompas.com - 09/02/2015, 18:05 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR asal Fraksi Demokrat, Wiliam Wandik, tiba-tiba mengamuk saat sidang paripurna DPR, Senin (9/2/2015), dengan agenda penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2015. Ia mengamuk karena Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Plus Papua yang telah diusulkan tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2015. Menurut dia, dalam pembahasan di Badan Legislasi, mayoritas fraksi telah menyatakan sepakat bahwa RUU Otsus Plus dimasukkan dalam daftar prioritas tahun ini.

Wiliam langsung berdiri untuk menyatakan interupsi setelah pimpinan sidang, yaitu Wakil Ketua DPR Fadli Zon, mengetuk palu sebagai tanda selesainya pembahasan penetapan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2015. Ada 159 RUU yang masuk Prolgenas 2015-2019, dengan 37 RUU prioritas.

"Kenapa ini hanya masuk ke dalam long list? Ini artinya penyelenggara negara tidak dapat menyelesaikan persoalan bangsa," kata Wiliam, di Ruang Sidang Paripurna DPR, Senin (9/2/2015).

Tak cukup hanya melakukan interupsi, Wiliam pun mengangkat gelas di hadapannya dan membantingnya ke atas meja. Peristiwa ini membuat seluruh peserta sidang paripurna kaget. Wiliam juga melampiaskan emosinya dengan memukul meja beberapa kali. Anggota DPR yang berada di sebelah Wiliam pun berusaha menenangkannya.

Ditemui di sela-sela sidang, Wiliam mengungkapkan, dari 10 fraksi yang membahas RUU di Baleg, enam di antaranya setuju agar RUU Otsus Plus masuk prioritas. Namun, pemerintah menawarkan opsi lain yakni dengan memberikan alokasi dana sebesar Rp 720 miliar bagi pembangunan Papua. Alokasi tersebut saat ini sedang diajukan di dalam pembahasan APBN Perubahan.

"Pemerintah bilang sudah menyiapkan dana besar untuk pembangunan, tapi pembangunan itu akan dilakukan oleh militer. Itu kan tidak masuk akal. Butuh waktu yang lama dan dana yang besar untuk membangun Papua," ujar Wiliam.

Menurut dia, ada sejumlah alasan mengapa ia ngotot untuk menginginkan pembahasan RUU Otsus Plus. Jika RUU itu disahkan, kata dia, maka Pemerintah Daerah Papua dapat mengelola sumber daya alam lebih besar. Selain itu, dari sisi finansial, Pemda Papua akan mendapatkan alokasi lebih besar yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

"Kita selama ini sudah diberikan Otsus tapi wewenangnya terbatas," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com