Kompas.com - 09/02/2015, 16:34 WIB
Presiden Ri Joko Widodo dan Chairman Proton Mahathir Mohammad di pabrik Proton, Malaysia. Bernama.comPresiden Ri Joko Widodo dan Chairman Proton Mahathir Mohammad di pabrik Proton, Malaysia.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo yang memanfaatkan kunjungannya ke Malaysia untuk menghadiri penandatanganan MoU antara perusahaan otomotif malaysia, Proton, dan perusahaan milik Hendropriyono, PT Adiperkasa Citra Lestari.

Seharusnya, kata dia, kunjungan Jokowi dimanfaatkan untuk membicarakan berbagai masalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. (Baca: Ini Penjelasan Jokowi soal MoU dengan Proton)

"Saya menyesal tidak ada pembicaraan terkait bagaimana sikap Indonesia menegur sikap Pemerintah malaysia pada pelecehan atau rasialis. Yang ada hanya bahas mobil," kata Dede Yusuf di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2015).

Padahal, lanjut Dede, permasalahan TKI di Malaysia ini sudah sangat mendesak untuk dibahas. Setidaknya, kata dia, saat ini masih ada 450.000 TKI ilegal di Malaysia. Dokumen mereka, kata Dede, sudah mati dan tidak bisa diperpanjang.

Belum lagi, kata Dede, soal iklan robot pembersih yang melecehkan tenaga kerja Indonesia. Iklan tersebut dinilai mendiskreditkan Indonesia karena mencantumkan tulisan, "Fire Your Indonesian Maid Now" (Pecat Pembantu Indonesia Anda Sekarang).

"Tapi, tampaknya saya tak dengar ada berita Jokowi memberi pernyataan tegas terkait masalah TKI, yang lebih terdengar hanya mobil. Komisi IX jelas kecewa karena isu ini isu bangsa, harkat martabat bangsa kita," ucapnya.

Di Malaysia, Presiden Jokowi sempat membicarakan soal TKI dengan Perdana Menteri Malaysia Muhammad Najib Razak. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia setuju bahwa pengaturan TKI di Malaysia menggunakan satu pintu. (Baca: Indonesia-Malaysia Sepakat Selesaikan Masalah TKI dengan Metode Satu Pintu)

"Masalah tenaga kerja utamanya berkaitan tenaga kerja Indonesia akan digunakan satu channel (pintu) saja agar bisa dilakukan bersama," ujar Jokowi.

Perlindungan terhadap TKI yang ada di Malaysia menjadi prioritas pembicaraannya dengan PM Malaysia, selain masalah investasi, kemaritiman, dan kehumasan antar-kedua negara.

Menyinggung masalah perbatasan dan kemaritiman, Presiden Jokowi mengatakan, kedua negara sepakat pula membentuk Technical Commitee dan Special Envoy. Ini dimaksudkan agar jika ada permasalahan antar-kedua negara mengenai hal tersebut dapat dengan mudah diselesaikan.

Sementara itu, dalam bidang perdagangan dan investasi, Pemerintah Indonesia, menurut Jokowi, terbuka untuk investor Malaysia. Bidang investasi yang disiapkan bagi investor Malaysia terutama untuk pembangunan jalan tol, rel kereta api, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Nasional
Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

Nasional
Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Nasional
UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X