Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pada Hari Pers Nasional, Ketua PWI Sebut JK Lebih "Jagoan" daripada Jokowi

Kompas.com - 09/02/2015, 16:12 WIB

BATAM, KOMPAS.com —Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2015 digelar di Batam, Kepulauan Riau, Senin, tanpa kehadiran Presiden Joko Widodo yang kemudian diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla karena Kepala Negara sedang berada di Filipina setelah ke Malaysia dan Brunei.

Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba di Ballroom Hotel Harmoni One, Batam, pada pukul 14.45 WIB.

Peringatan hari terbesar pers Indonesia itu biasanya selalu dihadiri presiden. Ketidakhadiran Presiden Jokowi yang saat ini sedang melakukan kunjungan ke luar negeri cukup disayangkan sebagaimana disampaikan Penanggung Jawab Hari Pers Nasional 2015 Margiono.

"Air mandi tujuh kembang, ngilu di sendi Pak Jokowi tak datang, Pak Jusuf Kalla jadi pelipur lara," kata Margiono yang juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu.

"Kehadiran Pak JK membesarkan masyarakat Indonesia yang hari ini merayakan Hari Pers Nasional," tambahnya.

Margiono mengatakan di hadapan Wakil Presiden bahwa selama rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional 2015 sejak tanggal 4 Februari 2015, pembahasan utama dalam komunitas pers terkait soal kehadiran Presiden Jokowi dan Wapres JK. Saat itu, kehadiran Presiden Jokowi masih belum bisa dipastikan.

"Sudah tiga sampai empat hari ini, dari komunitas pers yang hadir yang dibicarakan hanya dua hal, (yaitu) kehadiran Jokowi dan JK dan ribut-ribut Polri dan KPK," ujar Margiono.

"Kenapa Pak Presiden tidak datang? Tetapi, tidak apa-apa karena Pak JK lebih berpengalaman dan lebih 'jagoan'," kata Margiono.

Menurut Margiono, HPN adalah forum terbesar berkumpulnya masyarakat pers. "Tidak ada yang lebih besar. Hadir hampir seluruh komponen pers di senior dan yunior, jaringan komponen pers, tokoh pers, dan tokoh-tokoh pers dari negara sahabat," tambahnya.

Acara peringatan Hari Pers Nasional 2015 dihadiri pula oleh Ketua MPR Zulkilfi Hasan serta sejumlah menteri Kabiner Kerja, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Selain itu, hadir pula Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani, 32 kepala daerah, dan perwakilan negara-negara tetangga.

"Kehadiran Pak JK merupakan penghargaan nyata terhadap insan pers," kata Ketua Dewan Pers Bagir Manan.

HPN diperingati setiap tahun pada 9 Februari sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto.

HPN ditetapkan berdasarkan usulan dari hasil sidang ke-21 Dewan Pers di Bandung, Jawa Barat, pada 19 Februari 1981. Usulan Dewan Pers tersebut sebagai tindak lanjut dari cetusan kehendak masyarakat pers Indonesia yang tercantum dalam satu butir keputusan Kongres Ke-28 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Padang, Sumatera Barat, pada 1978.

Mulai 2012, PWI merangkul semua komponen pers untuk ikut ambil bagian dalam peringatan HPN. Sebab, pada hakikatnya, HPN milik semua komponen pers dan masyarakat luas, mengingat pers ialah pilar keempat dalam kehidupan demokrasi di luar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Komponen pers bukan hanya kalangan wartawan atau jurnalis sebagai pilar utamanya, melainkan juga pihak terkait, seperti perusahaan penerbitan pers, periklanan, perhumasan, dan semua pihak yang peduli terhadap eksistensi pers yang merdeka.

Peringatan HPN 2015 bertema "Pers Sehat, Bangsa Hebat".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com