Tanpa Terobosan, Kunjungan Jokowi ke Malaysia Tak Akan Perbaiki Nasib TKI

Kompas.com - 09/02/2015, 13:51 WIB
Presiden Joko Widodo saat menemui warga Indonesia di KBRI Brunei Darussalam, Minggu (8/2/2015). Radio Sonora/Liliek SetyowibowoPresiden Joko Widodo saat menemui warga Indonesia di KBRI Brunei Darussalam, Minggu (8/2/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati pesimistis kunjungan Presiden Joko Widodo ke Malaysia bisa memperbaiki nasib Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di negara tersebut. Menurut Okky, dibutuhkan dari sekedar kehadiran Presiden untuk bisa menyelesaikan masalah TKI yang semakin kompleks.

"Saya tidak yakin dengan kehadiran Presiden Jokowi akan serta merta memperbaiki masalah TKI di Malaysia. Karena memang keberpihakan dari negara untuk melakukan rekrutmen, pengawasan keberangkatan dari pihak imigrasi serta pengawasan di negara penempatan khususnya Malaysia, tidak ada keberpihakan yang kuat," kata Okky melalui keterangan pers, Senin (9/2/2015).

Okky mengaku selalu meminta kepada Kementerian Tenaga Kerja sejak zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuat road map terkait rencana negara hanya akan mengirim TKI formal ke luar negeri pada tahun 2017.

Namun sampai sekarang, road map tersebut tidak pernah dia lihat. Saat ini, dia mengaku sudah kembali meminta Menaker Hanif Dhakiri.

"Sebetulnya kalau pemerintah memang memiliki keberpihakkan kepada kesejahteraan dan perlindungan TKI, maka masalah-masalah yang menyedihkan atau merendahkan martabat bangsa bisa tidak terjadi," ujar anggota Fraksi PPP itu.

Program moratorium TKI serta pembentukan Satgas Pengawasan TKI yang terdiri dari Indonesia dan Malaysia, lanjut dia, tidak serta-merta bisa menghentikan tindakan-tindakan yang melecehkan anak bangsa. Situasi ini, kata dia, jauh berbeda dengan tenaga informal yang dikirim dari Filipina. Sistem rekrutmen, pelatihan, pengiriman dan pengawasan di negara penempatan sangat intens.

"Setelah lawatan Presiden Jokowi ke Malaysia, kalau tidak ada tindak lanjut berupa terobosan akan perlindungan dan rekrutmen Calon TKI, maka kunjungan tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi nasib TKI," ucap Okky.

"Menteri Hanif yang juga menyertai Presiden Jokowi ke Malaysia harus segera merespons dengan terobosan yang baru, bukan bisnis as usual. Dan segera membuat serta melakukan road map untuk pengiriman tenaga-tenaga yang skilled full atau formal," tambahnya.

Saat kunjungan ke Malaysia,Presiden menyempatkan bersilaturahim dengan WNI disana, Jumat (6/2/2015). Presiden memastikan bahwa negara tidak akan luput dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. (baca: Jokowi Minta WNI di Malaysia Taat Aturan)

Pertemuan Presiden Jokowi dengan para WNI itu digelar di Aula Kedutaan Besar Republik Indonesia, di Kuala Lumpur. Sedikitnya ada sekitar 300 WNI dari perwakilan buruh migran Indonesia, pekerja profesional, pelajar, guru/dosen, serta komunitas diaspora Indonesia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Dua Polisi Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Masih Berstatus Anggota

Polri: Dua Polisi Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Masih Berstatus Anggota

Nasional
Anggota DPR Dinilai Beri Contoh Tak Baik karena Terabas Aturan BPOM

Anggota DPR Dinilai Beri Contoh Tak Baik karena Terabas Aturan BPOM

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Epidemiolog Minta Menkes Ambil Sikap Tegas

Soal Vaksin Nusantara, Epidemiolog Minta Menkes Ambil Sikap Tegas

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang

Nasional
Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Nasional
Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Nasional
Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Nasional
Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Nasional
Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Nasional
Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional
Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X