Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanpa Terobosan, Kunjungan Jokowi ke Malaysia Tak Akan Perbaiki Nasib TKI

Kompas.com - 09/02/2015, 13:51 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati pesimistis kunjungan Presiden Joko Widodo ke Malaysia bisa memperbaiki nasib Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di negara tersebut. Menurut Okky, dibutuhkan dari sekedar kehadiran Presiden untuk bisa menyelesaikan masalah TKI yang semakin kompleks.

"Saya tidak yakin dengan kehadiran Presiden Jokowi akan serta merta memperbaiki masalah TKI di Malaysia. Karena memang keberpihakan dari negara untuk melakukan rekrutmen, pengawasan keberangkatan dari pihak imigrasi serta pengawasan di negara penempatan khususnya Malaysia, tidak ada keberpihakan yang kuat," kata Okky melalui keterangan pers, Senin (9/2/2015).

Okky mengaku selalu meminta kepada Kementerian Tenaga Kerja sejak zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuat road map terkait rencana negara hanya akan mengirim TKI formal ke luar negeri pada tahun 2017.

Namun sampai sekarang, road map tersebut tidak pernah dia lihat. Saat ini, dia mengaku sudah kembali meminta Menaker Hanif Dhakiri.

"Sebetulnya kalau pemerintah memang memiliki keberpihakkan kepada kesejahteraan dan perlindungan TKI, maka masalah-masalah yang menyedihkan atau merendahkan martabat bangsa bisa tidak terjadi," ujar anggota Fraksi PPP itu.

Program moratorium TKI serta pembentukan Satgas Pengawasan TKI yang terdiri dari Indonesia dan Malaysia, lanjut dia, tidak serta-merta bisa menghentikan tindakan-tindakan yang melecehkan anak bangsa. Situasi ini, kata dia, jauh berbeda dengan tenaga informal yang dikirim dari Filipina. Sistem rekrutmen, pelatihan, pengiriman dan pengawasan di negara penempatan sangat intens.

"Setelah lawatan Presiden Jokowi ke Malaysia, kalau tidak ada tindak lanjut berupa terobosan akan perlindungan dan rekrutmen Calon TKI, maka kunjungan tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi nasib TKI," ucap Okky.

"Menteri Hanif yang juga menyertai Presiden Jokowi ke Malaysia harus segera merespons dengan terobosan yang baru, bukan bisnis as usual. Dan segera membuat serta melakukan road map untuk pengiriman tenaga-tenaga yang skilled full atau formal," tambahnya.

Saat kunjungan ke Malaysia,Presiden menyempatkan bersilaturahim dengan WNI disana, Jumat (6/2/2015). Presiden memastikan bahwa negara tidak akan luput dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. (baca: Jokowi Minta WNI di Malaysia Taat Aturan)

Pertemuan Presiden Jokowi dengan para WNI itu digelar di Aula Kedutaan Besar Republik Indonesia, di Kuala Lumpur. Sedikitnya ada sekitar 300 WNI dari perwakilan buruh migran Indonesia, pekerja profesional, pelajar, guru/dosen, serta komunitas diaspora Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com