Hary Tanoe Janji Tak Gunakan MNC Goup untuk Kepentingan Politik Perindo

Kompas.com - 07/02/2015, 22:11 WIB
Hary Tanoesoedibjo KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESHary Tanoesoedibjo
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo baru saja mendeklarasikan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Hary pun berjanji tidak akan menggunakan MNC Group untuk kepentingan politik partainya.

"Organisasi MNC Group sebagai bidang usaha, antara lain medianya, tidak akan digunakan untuk politik," kata Hary dalam konferensi pers usai acara deklarasi, di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (7/2/2015) malam.

Hary yang didaulat menjadi Ketua Umum Perindo ini mengatakan, dia masuk ke dunia politik adalah secara pribadi. Bukan sebagai CEO MNC Group. "Saya, Harry Tanoe, sebagai anak bangsa ingin berpolitik, kan tidak salah," ujarnya.

Mantan Politisi Partai Nasdem dan Hanura itu meyakini, Perindo akan segera tampil dalam kancah perpolitikan nasional. Dengan begitu, Perindo bisa menjalankan cita-citanya untuk mensejahterakan Indonesia.

Acara deklarasi sendiri berlangsung cukup meriah dengan dihadiri oleh tokoh politik dan tokoh nasional. Hadir dalam acara tersebut diantaranya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tanjung, dan Sekjen Golkar Idrus Marham Hadir pula Menteri Perindustrian Saleh Husin, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Irman Gusman,

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Nasional
Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Nasional
KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Nasional
Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Nasional
Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Nasional
Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Nasional
KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

Nasional
Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Nasional
Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Nasional
Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Nasional
New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X