Kompas.com - 07/02/2015, 11:29 WIB
Kepala Bareskrim Polri Irjen (Pol) Budi Waseso, saat ditemui di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Sabtu (31/1/2015). KOMPAS.com/Abba GabrillinKepala Bareskrim Polri Irjen (Pol) Budi Waseso, saat ditemui di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Sabtu (31/1/2015).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
— Berbagai pihak mengkritik langkah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang memasukkan Komjen Budi Gunawan dalam bursa calon kapolri. Nama Budi dan tiga perwira tinggi Polri lainnya akan diajukan Kompolnas jika diminta Presiden Joko Widodo.

Bagaimana tanggapan pihak Kompolnas? Komisioner Kompolnas Edi Saputra Hasibuan mengatakan, nama-nama yang diajukan oleh Kompolnas hanya rekomendasi kepada Presiden.

"Saya kira wajar saja yang lain memberikan tanggapan, artinya masyarakat mau memberi pandangannya," ujar Edi saat dihubungi, Sabtu (7/2/2015).

Edi mengatakan, penolakan sejumlah pihak akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Kompolnas untuk melengkapi penilaian terhadap para calon kapolri yang akan diajukan ke Jokowi. Lagi pula, kata Edi, sejumlah nama tersebut baru akan diserahkan jika ada permintaan dari Jokowi. (Baca: Kontras Nilai Budi Waseso Tak Layak Diajukan Jadi Calon Kapolri)

"Ini berguna bagi kami. Ini kan belum final, masih menunggu apakah Presiden butuh masukan (dari Kompolnas)," kata Edi. (Baca: Dari Semua Calon Kapolri, Hanya Budi Waseso yang Belum Laporkan Harta Kekayaan)

Menurut Edi, alasan Kompolnas mengusung Budi sebagai kandidat karena telah memenuhi syarat administratif. Kompolnas, kata Edi, juga melihat banyak potensi dan prestasi yang dimiliki Budi sehingga layak dijadikan calon kapolri.

"Secara administrasi, Budi penuhi syarat. Kan dia sudah bintang tiga. Punya prestasi dan berintegritas bagus. Ini kan cuma pengusulan, kewenangan Presiden siapa yang dipilih," kata Edi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala sebelumnya menyebutkan, dari empat kandidat calon kapolri yang akan diajukan, hanya Komjen Putut Eko Bayuseno dan Komjen Dwi Priyatno yang tidak memiliki persoalan. (Baca: Kompolnas Sebut Budi Waseso dan Badrodin Bermasalah untuk Jadi Kapolri)

Adrianus mengatakan, Kompolnas memiliki lima pertimbangan untuk menetapkan calon kepala Polri, yakni pangkat harus komjen, jabatan harus memimpin divisi di Polri, harus eselon I, belum akan memasuki masa pensiun dalam dua atau tiga tahun mendatang, pengalaman memimpin polda tipe B dan A, serta angkatan berdasarkan urutan dari kepala Polri sebelumnya.

"Dari lima indikator ini, hanya Dwi Priyatno dan Putut Eko Bayuseno yang masuk kriteria, sementara Badrodin dan Budi Waseso tidak," ujar Adrianus di kompleks Mabes Polri, Jumat (6/2/2015). (Baca: Ini Alasan Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Budi Waseso Jadi Calon Kapolri)

"Badrodin itu tidak memenuhi masa aktif di polisi. Harusnya minimal kan masa aktifnya dua atau tiga tahun, tetapi dia kalau enggak salah 17 bulan lagi pensiun. Namun, karena pertimbangan lainnya masuk, jadi tetap kami masukkan," lanjut Adrianus. (Baca: Budi Waseso Dicurigai Titipan Partai Gantikan Budi Gunawan)

Begitu juga dengan Budi Waseso, Adrianus mengatakan bahwa Budi sebenarnya tidak memenuhi kriteria pengalaman dalam memimpin kepolisian daerah tipe A. Budi diketahui hanya pernah menjabat sebagai kepala polda tipe B, yakni Gorontalo.

Namun, kata Adrianus, karena kriteria yang lainnya sesuai, maka Budi pun lolos menjadi calon kepala Polri. (Baca: Baru Jabat Kabareskrim, Budi Waseso Mengaku Siap Jadi Kapolri)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X