Kalla Nilai Ponsel 4G Indonesia Perlu Perbaiki Kualitas agar Bisa Bersaing dengan Ponsel Tiongkok

Kompas.com - 06/02/2015, 18:31 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kemeja biru). KOMPAS.com/ICHA RASTIKAWakil Presiden Jusuf Kalla (kemeja biru).
Penulis Icha Rastika
|
EditorFidel Ali Permana


BATAM, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis pembangunan pabrik ponsel 4G di Indonesia bisa menekan impor ponsel Tiongkok. Namun, menurut Kalla, produk ponsel 4G Indonesia harus diperbaiki kualitas dan harganya terlebih dahulu untuk bisa menyaingi produk Tiongkok.

"Pasti (bisa menekan impor), tapi perlu memperbaiki kualitas dan harganya," kata Kalla seusai mengunjungi pabrik ponsel 4G produksi PT Sat Nusapersada Tbk di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (6/2/2015).

PT Sat Nusapersada memproduksi ponsel 4G pertama di Indonesia bermerek IVO. Perusahaan manufaktur elektronika yang berlokasi di Batam itu juga memproduksi ponsel merek lain seperti Venera dan TREQ. Dalam kesempatan yang sama, Kalla mengatakan bahwa dia telah meminta agar ponsel yang diproduksi anak bangsa ini bisa dipromosikan besar-besaran. Ia meminta PT Sat Nusapersada menggandeng operator untuk bekerjasama.

"Saya minta dia promosi besar-besaran untuk bekerjasama katakanlah Telkomsel, operator, untuk memperkenalkan kalau kita juga sudah produksi handphone dalam negeri. Nanti Menkominfo akan laksanakannya dengan Menteri Perindustrian," ucap dia. 

Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan bahwa pertumbuhan pabrik ponsel bisa mendorong tumbuhnya industri pendukung. Mengenai insentif atau pajak yang bakal dikenakan, Kalla mengatakan bahwa hal itu akan diatur lebih lanjut.

Data KSO Sucofindo – Suveyor Indonesia menunjukkan, impor ponsel ke Indonesia pada 2013 mencapai 58 juta unit dengan nilai 2,6 miliar dollar AS atau setara Rp 35 triliun. Pada 2014, ponsel impor diperkirakan mencapai 60 juta unit atau dengan nilai 3,4 miliar dollar AS atau sekira Rp 42 triliun.

Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai negara paling konsumtif diantara negara lain se-Asia Tenggara berdasarkan lembaga riset Gfk Asia. Menanggulangi hal ini, pemerintah sedang gencar menggodok regulasi agar lebih mendukung perusahaan lokal.

Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kemeninfo telah menetapkan syarat bagi tiap perangkat elektronik 4G yang ingin masuk ke Indonesia. Syarat itu adalah harus memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen.

Kebijakan ini mulai berlaku pada 2017 mendatang. Untuk itu, perusahaan lokal juga dihimbau menggenjot kualitasnya agar mampu menyediakan kandungan lokal bagi perusahaan asing



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MUI Kecam Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina, Ketegangan di Yerusalem Harus Dihentikan

MUI Kecam Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina, Ketegangan di Yerusalem Harus Dihentikan

Nasional
BKN: Belum Ada Rapat Koordinasi Bahas 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

BKN: Belum Ada Rapat Koordinasi Bahas 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Shalat Idul Fitri di Istana Bogor

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Shalat Idul Fitri di Istana Bogor

Nasional
Seberapa Rela Kita Tidak Mudik demi Memutus Pandemi?

Seberapa Rela Kita Tidak Mudik demi Memutus Pandemi?

Nasional
Mudik ke Konstitusi, Demokrasi, dan Reformasi

Mudik ke Konstitusi, Demokrasi, dan Reformasi

Nasional
Menag: Mari Beribadah dan Lebaran dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Menag: Mari Beribadah dan Lebaran dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Indonesia Usulkan OKI dan GNB Segera Bertemu Bahas Persoalan Palestina

Indonesia Usulkan OKI dan GNB Segera Bertemu Bahas Persoalan Palestina

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Akan Shalat Idul Fitri di Rumah Dinas

Wapres Ma'ruf Amin Akan Shalat Idul Fitri di Rumah Dinas

Nasional
Di Hadapan Perwakilan ASEAN dan Jepang, KKP Perkenalkan 'E-Jaring'

Di Hadapan Perwakilan ASEAN dan Jepang, KKP Perkenalkan "E-Jaring"

Nasional
Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan secara Transparan

KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan secara Transparan

Nasional
Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Nasional
Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Nasional
Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Nasional
121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X