Fadli Zon: Uji Materi Penguatan Sistem Presidensial Belum Diperlukan

Kompas.com - 06/02/2015, 16:20 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon KOMPAS.COM/INDRA AKUNTONOWakil Ketua DPR Fadli Zon
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai alasan pengajuan uji materi terhadap Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang TNI untuk memperkuat sistem presidensial belum tepat. Menurut Fadli, yang seharusnya diperkuat adalah kemampuan penanganan kasus hukum di setiap instansi penegak hukum.

"Saya tidak melihat ada kerugian presidensial mengenai undang-undang itu. Malah yang seharusnya diperkuat adalah soal penanganan hukum dan korupsi," ujar Fadli saat ditemui dalam peringatan HUT ke-7 Partai Gerindra, di Kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2015).

Menurut Fadli, pelibatan DPR dalam pengangkatan kepala Polri dan panglima TNI oleh Presiden, tidak mengurangi hak prerogatif Presiden. Fadli mengatakan, uji materi undang-undang seharusnya digunakan untuk menguatkan kemampuan penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi.

"Penanganan korupsi jangan hanya diterjemahkan ke lembaga ad hoc saja. Maka yang perlu diperkuat adalah kemampuan Kepolisian itu sendiri," kata Fadli. (Baca: Hakim MK Pertanyakan Alasan Uji Materi Penguatan Sistem Presidensial)

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dan tiga orang lainnya, mengajukan permohonan uji materi terhadap undang-undang yang mengatur pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala Polri dan panglima TNI oleh Presiden.

Para pemohon menilai bahwa hal tersebut seharusnya tidak terjadi dalam sistem pemerintahan presidensial. Menurut pemohon, jika dalam pengangkatan, Presiden harus melalui persetujuan lembaga lain, pemohon menilai hal tersebut sebagai pemasungan hak prerogatif Presiden. (Baca: Ingin Sistem Presidensial Kuat, Denny Indrayana Ajukan Uji Materi ke MK)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

Nasional
Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Nasional
Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X