Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Seruan dari Tokoh Agama untuk Atasi Perseteruan KPK-Polri

Kompas.com - 06/02/2015, 01:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh lintas agama dan kepercayaan memberikan seruan terkait kekisruhan yang melanda dua lembaga penegak hukum antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Ketua Pengurus Besar Nadhatul Ulama, Said Aqil Siradj mewakili tokoh lintas agama dan kepercayaan menyatakan, penegakan keadilan dan kebenaran syarat mutlak keselamatan bangsa Indonesia. Tokoh agama mengingatkan tugas pemimpin menjaga nilai luhur agama dengan pemimpin yang adil dan jujur.

"Yang dihadapi bangsa Indonesia sungguh mengerikan. Kita semua terpanggil untuk menyerukan seruan moral yang tak berbau politik apapun," kata Said saat konfrensi persi di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (5/2/2015).

Adapun seruan yang disampaikan tokoh agama dan kepercayaan itu adalah sebagai berikut:

1. Menyerukan kepada bangsa Indonesia untuk tidak khawatir, was-was, dan tetap tenang menjalankan aktivitas.

2. Menyerukan kepada Presiden RI untuk terus secara sungguh-sungguh memimpin pemberantasan korupsi.

3. Mengetuk nurani Presiden RI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah tegas, cepat dan tepat untuk mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan sesuai konstitusi.

4. Menyerukan Presiden untuk mengangkat kepemimpinan Polri dengan mengutamakan kredibilitas, integritas, dan kapabel

5. Mendukung KPK dan Polri untuk melakukan tugasnya menegakkan hukum dalam kerangka memberantas korupsi.

6. Mendorong semua pihak agar menghentikan kriminalisasi dan tidak menjadikan KPK dan Polri sebagai alat kepentingan politik individu dan kelompok.

7. Mengingatkan KPK untuk kembali ke fitrahnya dan betul-betul menjaga dan meningkatkan kredibilitasnya sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

Dalam acara ini beberapa tokoh agama dan kepercaan hadir untuk menyerukan penyelesaian konflik KPK dan Polri.

Di antaranya Majelis Budayana Indonesia, Perwakilan Syiah, Komunitas Sigh Tangerang Selatan, Komunitas Tao, Perwakilan Agama Tao, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Persatuan Warga Kerohanian Sapta Dharma (Persada), Ulil Absar Abdallah, Ahmadiyah dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). (Randa Rinaldi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Nasional
Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Nasional
Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Nasional
Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Nasional
Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Nasional
Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Nasional
Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Nasional
Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Nasional
Dua Anggota Pansel Capim KPK merupakan Komisaris BUMN

Dua Anggota Pansel Capim KPK merupakan Komisaris BUMN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com