SK Menkumham Soal Pembebasan Bersyarat Pollycarpus Digugat

Gugatan ini dilayangkan Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir, yang terdiri dari 25 pengacara dari LBH, YLBHI, KontraS, dan sejumlah elemen lainnya. Gugatan didaftarkan di PTUN dengan nomor perkara : 22/G/2015/PTUN-JKT.

Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH Jakarta, Muhammad Isnur, mengatakan, gugatan ini ditempuh karena pembebasan bersyarat terhadap Pollycarpus dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat.

"Menggugat Menkum HAM Yasona Laoly. Gugatan atau objek sengketa tentang pemberian pembebasan bersyarat atas nama Pollycarpus. Jadi surat keputusan Menhukham ini yang kita gugat," kata Isnur, di PTUN Jakarta Timur, di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (4/2/2015).

Isnur mengatakan, melalui gugatan ini, pihaknya berharap pembebasan bersyarat terhadap Pollycarpus dapat dibatalkan. "Tentu kalau gugatan dikabulkan, maka dia harus kembali ke tahanan," ujar Isnur.

Pihaknya menilai, SK pembebasan bersyarat terhadap Pollycarpus, tidak memenuhi prosedur yang tepat. "Setelah kami kaji dan lihat SK pengeluarnya itu banyak prosedur yang tidak dipenuhi," ujar Isnur.

Sebab, lanjutnya, pembebasan bersyarat Pollycarpus dikeluarkan tanpa memperhatikan syarat untuk diterima masyarakat, memperhatikan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Isnur, hal itu diatur dalam PP 32 Tahun 1999 dan PP 99 Tahun 2012, dan Permenhukham 21 Tahun 2013. Tujuan mencapai keadilan dalam pembebasan bersyarat Pollycarpus juga tidak terpenuhi, karena yang bersangkutan tidak mengakui perbuatannya, dan tidak membantu mengungkap siapa otak pelaku sebenarnya pembunuhan Munir.

"Betul pembebasan bersyarat itu adalah hak narapidana. Tetapi dia (Pollycarpus) tidak penuhi hak keadilan masyarakat," ujar Isnur.

Sebelum mengajukan gugatan tersebut, pihaknya sudah melakukan somasi terhadap Kemenhuk dan HAM serta kepada Presiden Joko Widodo. "Menhukham bersikukuh itu sudah sesuai syarat dan lain-lain," ujar Isnur.

Dengan gugatan ini, pihaknya optimis PTUN akan mengabulkannya. Pihaknya juga telah menyiapkan opsi jalur hukum lainnya.

"Dari bukti yang kami punya kami optimis. Ya tentu ada proses hukum lanjutan, ada banding, ada kasasi, tapi kami yakin proses hukum akan terbuka. Kita akan uji sejauh mana proses pembebasan bersyarat dia, benar atau tidak," ujarnya.