Kompas.com - 04/02/2015, 14:49 WIB
Puan Maharani ketika acara pelantikan Kabinet Kerja Joko Widodo Agence France PressePuan Maharani ketika acara pelantikan Kabinet Kerja Joko Widodo
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
 - Fungsionaris PDI Perjuangan, Puan Maharani, membantah keretakan hubungan antara partainya dan Presiden Joko Widodo. Ia memastikan bahwa tidak ada perpecahan apa pun antara kedua pihak, termasuk dalam masalah pergantian kepala Polri.

"Enggak ada perpecahan kok, buktinya saja Ibu Mega masih bertemu dengan Pak Presiden. Presiden mau bicara dengan Ibu Mega. Bu Mega sebagai presiden kelima juga urun rembuk dan memberikan beberapa masukan. Jadi enggak ada pecah atau enggak," kata Puan di istana kepresidenan, Rabu (4/2/2015).

Puan yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Budaya itu menyatakan tidak tahu isi pertemuan antara Jokowi dan Megawati bersama elite partai koalisi pendukung pemerintah. Namun, untuk kasus Budi Gunawan, Puan menyatakan bahwa PDI-P menantikan keputusan apa pun dari presiden.

"PDI-P bersama dengan presiden, presiden bersama dengan PDI-P," kata putri Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri tersebut.

Isu keretakan hubungan antara Jokowi dan PDI-P ini mengemuka di tengah kegaduhan masalah penunjukan Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri. Jokowi telah menunda pelantikan Budi setealh Budi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

Syafii Maarif selaku ketua tim independen untuk penyelesaian konflik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi, semalam, mengatakan bahwa Jokowi telah meneleponnya dan menyatakan tidak akan melantik Budi sebagai kepala Polri. Namun, kemarin malam para elite partai-partai anggota Koalisi Indonesia Hebat termasuk PDI-P meminta agar Jokowi menunggu keputusan sidang praperadilan yang diajukan Budi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Nasional
KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Nasional
KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X