Megawati dan Pimpinan Parpol KIH Temui Jokowi di Istana Merdeka

Kompas.com - 04/02/2015, 06:55 WIB
Koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla berkumpul untuk membahas paket pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Minggu (5/10/2014). Kompas.com/SABRINA ASRILKoalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla berkumpul untuk membahas paket pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Minggu (5/10/2014).
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com —
Para pimpinan partai politik pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat menemui Presiden Joko Widodo, Selasa (3/2/2015) sore, di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan itu juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Mengutip harian Kompas, 4 Februari 2015, hadir pula dalam pertemuan itu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso, serta Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya M Romahurmuziy.

Masih mengutip Kompas, para petinggi parpol KIH ini datang sekitar pukul 16.30 WIB dan meninggalkan Istana melalui pintu Wisma Negara pukul 17.45 WIB.

Jusuf Kalla membenarkan pertemuan itu. "Itu pertemuan rutin KIH tiap bulan," ujarnya.

Belum diperoleh informasi apakah pertemuan tersebut juga membahas soal kelanjutan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

Sepanjang hari kemarin, Presiden Jokowi menerima kedatangan sejumlah tokoh. Mereka di antaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono.

Din mengatakan, MUI mendukung penuh Presiden untuk mengambil langkah segera terkait pencalonan Budi sebagai kepala Polri serta ketegangan yang sedang terjadi antara KPK dan Polri. Dengan demikian, masalah itu tidak berkembang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

"Tadi kami sangat gembira mendengar isyarat bahwa Presiden akan mengambil langkah- langkah yang tepat dan cepat," ujar Din, didampingi sejumlah pengurus MUI, seusai bertemu Presiden, di Istana Merdeka, Jakarta.

MUI mengimbau masyarakat luas menahan diri dalam menyikapi persoalan ini agar tidak terjebak dalam perpecahan yang hanya akan merugikan bangsa Indonesia. Dia berharap semua pihak memiliki komitmen yang sama, mendorong penegakan hukum dan mendorong pemberantasan korupsi.

Sementara itu, Hendropriyono tak berkenan memberikan pernyataan terkait pertemuannya dengan Jokowi.

Menjelang petang, beredar informasi bahwa Presiden Jokowi menghubungi Ketua Tim Independen untuk konflik KPK-Polri, Syafii Maarif. Berdasarkan informasi tersebut, kepada Syafii, Jokowi mengatakan akan membatalkan pelantikan Budi. Akan tetapi, hingga pagi ini, Syafii belum berhasil dihubungi untuk mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil, Kejagung Kumpulkan Bukti Proses Impor dari India

Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil, Kejagung Kumpulkan Bukti Proses Impor dari India

Nasional
Periksa Saksi Kasus Nurhadi, KPK Konfirmasi Pengajuan Sengketa PT MIT Vs KBN

Periksa Saksi Kasus Nurhadi, KPK Konfirmasi Pengajuan Sengketa PT MIT Vs KBN

Nasional
Jokowi Minta Menterinya Merasa 'Ngeri' dengan Kondisi Ekonomi Global

Jokowi Minta Menterinya Merasa "Ngeri" dengan Kondisi Ekonomi Global

Nasional
Taufik Basari: Nasdem Akan Lobi Fraksi Lain di DPR untuk Golkan RUU PKS

Taufik Basari: Nasdem Akan Lobi Fraksi Lain di DPR untuk Golkan RUU PKS

Nasional
Beri Pembekalan Calon Perwira TNI-Polri, Jokowi Singgung Disrupsi Teknologi

Beri Pembekalan Calon Perwira TNI-Polri, Jokowi Singgung Disrupsi Teknologi

Nasional
Minta Menteri Kerja Lebih Cepat, Jokowi: Caranya Bapak-Ibu Lebih Tahu

Minta Menteri Kerja Lebih Cepat, Jokowi: Caranya Bapak-Ibu Lebih Tahu

Nasional
9 Tips bagi Masyarakat Kelompok Rentan agar Tak Mudah Terjangkit Covid-19...

9 Tips bagi Masyarakat Kelompok Rentan agar Tak Mudah Terjangkit Covid-19...

Nasional
Jokowi: Jangan Lagi Beli dari Luar, Apalagi Hanya Masker

Jokowi: Jangan Lagi Beli dari Luar, Apalagi Hanya Masker

Nasional
Jokowi Minta Prabowo Beli Alutsista Dalam Negeri

Jokowi Minta Prabowo Beli Alutsista Dalam Negeri

Nasional
Danjen Kopassus: Teroris Sudah Pakai Alutsista

Danjen Kopassus: Teroris Sudah Pakai Alutsista

Nasional
Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Nasional
Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Nasional
Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Nasional
Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Nasional
KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X