Pemerintah Diminta Lebih Serius Kurangi Angka Kematian Ibu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo diminta untuk lebih tanggap dalam mengedepankan isu-isu bagi perempuan. Salah satunya adalah untuk mengurangi angka kematian ibu di Indonesia.

"Indonesia memiliki ranking buruk soal angka kematian ibu. Tetapi, hingga saat ini belum ada upaya signifikan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut," ujar Ketua Kalyanamitra Listyowati, dalam sebuah diskusi mengenai agenda politik Jokowi-JK mengenai perempuan di Kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2015).

Listyowati mengatakan, sebenarnya angka kematian ibu bukanlah isu yang baru. Indonesia, menurut Listyowati, mendapat ranking terburuk di kawasan Asia Tenggara, mengenai isu tersebut.

Ia mengatakan, di Indonesia, angka kematian ibu mencapai 395/100.000 angka kelahiran. Menurut dia, dalam sehari terdapat 2-3 perempuan yang meninggal. Listyowati menilai, angka tersebut telah menunjukan betapa seriusnya masalah tersebut untuk cepat mendapat penanganan dari pemerintah.

Ia mengatakan, angka kematian ibu sangat berpengaruh dalam proses regenerasi bangsa. Ia mengatakan, setidaknya dalam waktu dekat, pemerintah dapat menjadikan isu tersebut sebagai program prioritas.

Beberapa langkah yang dapat diambil, misalnya dengan mendukung judicial review mengenai Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur batas usia pernikahan bagi perempuan. Menurut dia, pernikahan usia dini merupakan salah satu penyebab meningkatnya angka kematian ibu saat melahirkan.

Selain itu, pemerintah diharapkan lebih tanggap terhadap fasilitas kesehatan bagi ibu hamil yang berada di daerah pelosok Indonesia. Menurut dia, fasilitas kesehatan yang kurang memadai seringkali menjadi penyebab meningkatnya angka kematian ibu.

"Jaminan biaya kesehatan bagi setiap warga sudah mulai ada progres. Misalnya dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS). Tapi itu belum menjawab persoalan besar lainnya. Kami harap pemerintah membuat program-program khusus bagi perlindungan kesehatan dan reproduksi perempuan," kata Listyowati.