Kompas.com - 03/02/2015, 12:29 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum menaiki helikopter yang akan diterbangkan menuju Pelabuhan Kualatanjung, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Selasa (27/1/2015). Dalam kunjungan kerjanya ke Sumut, presiden akan meresmikan proyek pembangunan Terminal Multipurpose Pelabuhan Kualatanjung, proyek diversifikasi produk (ingot menjadi billet) dan pengembangan pabrik peleburan alumunium PT Inalum, pencanangan Kawasan Industri Terpadu Kualatanjung-Sei Mangkei, pembangunan Gardu induk Sei Mangkei, pembangunan pabrik minyak goreng di Sei Mangkei serta pencanangan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. TRIBUN MEDAN / RISKI CAHYADIPresiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum menaiki helikopter yang akan diterbangkan menuju Pelabuhan Kualatanjung, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Selasa (27/1/2015). Dalam kunjungan kerjanya ke Sumut, presiden akan meresmikan proyek pembangunan Terminal Multipurpose Pelabuhan Kualatanjung, proyek diversifikasi produk (ingot menjadi billet) dan pengembangan pabrik peleburan alumunium PT Inalum, pencanangan Kawasan Industri Terpadu Kualatanjung-Sei Mangkei, pembangunan Gardu induk Sei Mangkei, pembangunan pabrik minyak goreng di Sei Mangkei serta pencanangan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com 
— Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo menghargai langkah calon kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK. Namun, Jokowi juga meminta agar proses praperadilan itu berlangsung cepat.

"Kalau kita prinsipnya ikuti peraturan perundangan yang berlaku, ikuti proses hukum yang berlaku. Dan kita berharap proses hukum itu berjalan cepat. Oleh karena itu, semua pihak harus mendukung jalannya proses hukum, itu posisi kita," ujar Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2015).

Hal itu disampaikan Pratikno saat dimintai tanggapan proses praperadilan yang ditunda pekan depan. (Baca: Mensesneg: Sangat Indah kalau Budi Gunawan Mundur sebagai Calon Kapolri)

Saat ditanya kapan Presiden akan mengambil keputusan soal pergantian Kapolri, Pratikno tak banyak berkomentar. Dia hanya mengatakan bahwa Presiden akan segera mengambil keputusan soal konflik di tubuh KPK dan Polri.

"Jadi kalau saya ke sana (bertemu Presiden) ini segera akan diputuskan," kata dia.

Apakah hari ini? "Makanya jangan dihadang saya. Enggak tahu, semoga," jawab Pratikno.

Presiden Jokowi awalnya akan menunggu proses praperadilan yang diajukan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Budi menggugat KPK atas penetapannya sebagai tersangka yang dinilai menyalahi prosedur.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, persidangan itu akhirnya ditunda satu pekan karena KPK tidak hadir dalam sidang perdana. (Baca: KPK Tidak Hadir, Sidang Praperadilan Budi Gunawan Ditunda)

Di sisi lain, pimpinan KPK satu per satu sudah dilaporkan ke polisi. Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto sudah resmi menjadi tersangka oleh Polri dalam kasus pengarahan saksi palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, tahun 2010 silam.

Selanjutnya, muncul surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) atas nama Ketua KPK Abraham Samad dalam kasus dugaan pemalsuan paspor yang dilaporkan oleh seorang perempuan bernama Feriyani. (Baca: Kabareskrim: Abraham Samad Pasti Jadi Tersangka)

Dua komisioner KPK lainnya, yaitu Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja, juga sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri. Dengan posisi pimpinan KPK yang terancam dilaporkan banyak kasus pidana itu, Presiden dituntut untuk segera bertindak untuk menyelamatkan upaya pemberantasan korupsi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X