Kompas.com - 02/02/2015, 13:09 WIB
Juru Bicara KPK Johan Budi SP KOMPAS.com/ICHA RASTIKAJuru Bicara KPK Johan Budi SP
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, perwakilan dari KPK tidak dapat hadir dalam sidang praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Johan mengatakan, KPK baru mengetahui bahwa materi praperadilan yang diajukan Budi bertambah pada Kamis (29/1/2015) malam.

"KPK hari ini tidak bisa hadir karena ternyata materi gugatan praperadilan dari pihak penggugat berubah dan bertambah," ujar Johan melalui pesan singkat, Senin (2/2/2015).

Johan mengatakan, KPK membutuhkan waktu lebih lama dari waktu yang tersisa untuk mempersiapkan jawaban atas tambahan gugatan tersebut. Menurut dia, alasan tersebut wajar dalam proses praperadilan sehingga tidak perlu dipermasalahkan.

"Jadi hari ini belum bisa hadir karena harus menyiapkan bahan jawaban gugatan itu," kata Johan.

Namun, Johan memastikan bahwa KPK akan hadir dalam sidang praperadilan berikutnya dengan jawaban yang telah mereka persiapkan.

"Dalam sidang berikutnya KPK siap hadir," ujar Johan.

Seperti diberitakan sebelumnya, sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan dimulai pada hari ini. Sidang dengan nomor perkara 04/pid/prap/2015/PN Jakarta Selatan itu tidak dihadiri oleh Budi dan hanya dihadiri oleh tim kuasa hukum. Budi menggugat KPK atas penetapan dirinya menjadi tersangka.

KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka tak lama setelah Presiden Joko Widodo menyerahkan nama mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu ke Dewan Perwakilan Rakyat. Ia dijerat Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, dan Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Nasional
Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

Nasional
Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Nasional
UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

Nasional
Kemensos Salurkan Bansos Tunai PKH Tahap II Sebesar Rp 6,53 Triliun

Kemensos Salurkan Bansos Tunai PKH Tahap II Sebesar Rp 6,53 Triliun

Nasional
UPDATE: Sebaran 4.952 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, Jabar Catat 1.421

UPDATE: Sebaran 4.952 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, Jabar Catat 1.421

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Demokrat Tegaskan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

Isu Reshuffle Mencuat, Demokrat Tegaskan Tetap Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Polri Segera Rilis DPO Jozeph Paul Zang alias Shindy Soerjomoeljono

Polri Segera Rilis DPO Jozeph Paul Zang alias Shindy Soerjomoeljono

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X