Budi Gunawan Kemungkinan Tak Hadir di Praperadilan, Kuasa Hukum Tetap Janjikan Kejutan

Kompas.com - 02/02/2015, 05:57 WIB
Calon Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan menerima kunjungan Komisi III DPR RI di kediamannya, di Jalan Duren Tiga Barat VI Nomor 21, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2015). Menurut Ketua Komisi III, Aziz Syamsuddin, pertemuan ini merupakan salah satu proses fit and proper test. Selanjutnya Rabu (14/1/2015) akan dilakukan fit and proper test yang resmi di Gedung DPR RI. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri tahun 2004-2006. THE JAKARTA POST/DHONI SETIAWANCalon Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan menerima kunjungan Komisi III DPR RI di kediamannya, di Jalan Duren Tiga Barat VI Nomor 21, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2015). Menurut Ketua Komisi III, Aziz Syamsuddin, pertemuan ini merupakan salah satu proses fit and proper test. Selanjutnya Rabu (14/1/2015) akan dilakukan fit and proper test yang resmi di Gedung DPR RI. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri tahun 2004-2006.
EditorBayu Galih


JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya pembelaan hukum baik dari Polri dan kuasa hukum Komjen Budi Gunawan (BG) akan dilakukan melalui sidang pra peradilan. Dalam sidang pra peradilan yang digelar pada Senin (2/1/2015) hari ini di PN Jaksel, kemungkinan besar tidak dihadiri oleh BG.

"Kecil kemungkinan Pak Budi (BG) menghadiri sidang. Kemungkinan besar dari pengacara yang mewakili," kata kuasa hukum BG, Razman Nasution, Minggu (1/2/2015).

Sebelumnya, tim kuasa Kuasa hukum BG lainnya, Frederich Yunadi meyakini kliennya akan menang dalam gugatan tersebut. Frederich mengaku sudah menyiapkan kejutan bagi KPK dan akan membongkar kebobrokan yang ada di tubuh lembaga anti-korupsi itu.

"Tunggu nanti pra-peradilan saya akan lakukan surprise luar biasa, di antaranya ada penyidik ungkap cara kerja bagaimana dia didikte, silakan menanti, akan kita ungkap itu," ucap Frederich.

Untuk dikehui sebelumnya pra peradilan tersebut sudah diajukan oleh Divisi Hukum Polri pada Senin (19/1/2015) lalu.

Informasi yang dihimpun Tribunnews.com, sidang pra peradilan Komjen Budi Gunawan akan dilaksanakan pada Senin 2 Februari 2015 pukul 09.00 WIB.

Di hari itu, nantinya akan ada dua perkara sidang Praperadilan yakni :

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

1. Sidang Praperadilan dengan Perkara no. 4 /Pen.pid/Prap/2015/Pn jkt sel, sebagai pihak Pemohon Kuasa Hukum Komjen Pol. Budi Gunawan dan sebagai pihak Termohon KPK, Sidang dipimpin oleh Hakim : Sarpin Rizaldi, SH, MH, dan panitra ibu Ayu Triyana, Sh. Agenda sidang : pembacaan Permohonan Pra Peradilan oleh pihak Pemohon.

2. Sidang Praperadilan dengan Perkara no. 5 /Pen.pid/Prap/2015/Pn jkt sel, sebagai pihak Pemohon Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakkan Hukum Indonesia, sedangkan sebagai pihak Termohon Kapolri, Cq. Komjen Pol. Budi Gunawan.
Sidang dipimpin oleh Hakim : Suprapto dan panitra Bpk. Anwar, SH. Theresia Felisiani



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X