Kompas.com - 30/01/2015, 22:07 WIB
Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, membawa poster dalam aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (23/1/2015). Aksi ini merupakan respons atas penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, oleh Bareskrim Mabes Polri. TRIBUN NEWS / DANY PERMANAMassa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, membawa poster dalam aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (23/1/2015). Aksi ini merupakan respons atas penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, oleh Bareskrim Mabes Polri.
EditorLaksono Hari Wiwoho

Sebelum memasuki 15 Januari, rata-rata dalam tiga bulan terakhir sentimen positif selalu lebih tinggi daripada sentimen negatif, berkisar 25 persen berbanding 17 persen.

Topik pembicaraan yang paling menyumbangkan sentimen negatif selama bulan Januari 2015 adalah terkait kepala Polri (22.497) dan disusul topik bahan bakar minyak (8.088). "Perbincangan Jokowi juga dikaitkan dengan KPK (14.756) dan (Ketua Umum PDI-P) Megawati (6.782)," kata Iwan.

Penurunan sistematis

Penurunan sentimen positif Jokowi di media sosial sebenarnya tak terjadi tiba-tiba. Jika dilihat selama tiga bulan pertama pemerintahan Jokowi, penurunan reputasi dan popularitas Jokowi di mata netizen akan terlihat terjadi secara sistematis. Kondisi ini sebenarnya membahayakan Jokowi.

Yustina mencatat, selama tiga bulan pemerintahan, percakapan total tentang Jokowi mencapai 4,1 juta dari berbagai kanal media. Puncak percakapan pada 20 Oktober 2014 saat pelantikannya sebagai presiden menunjukkan harapan baru.

Jika dibagi dalam tiga bulan, pada bulan pertama jumlah percakapan Jokowi tertinggi, mencapai 2,3 juta di berbagai kanal. Penghargaan netizen terhadap Jokowi dengan sentimen positif sebenarnya mudah ditebak dan Jokowi menyadari potensi ini.

Misalnya, kata Yustina, tiga hari jelang dilantik, Jokowi mengunjungi Prabowo Subianto pada 17 Oktober 2014 saat ulang tahun Prabowo. "Ini mengundang simpati, termasuk dari pendukung Prabowo dan berdampak positif buat Jokowi. Favorabilitas (sentimen positif lebih tinggi dari negatif) terhadap Jokowi saat itu meningkat di media sosial," kata Yustina.

Antusiasme masih meningkat saat pelantikan menteri, 27 Oktober 2014. Namun, sentimen negatif tumbuh ketika dia tetap melantik nama-nama yang mendapat "rapor merah" KPK.

Saat Jokowi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak, 17 November 2014, sentimen negatif menguat. Tagar bersentimen negatif mulai menjadi topik tren Twitter, seperti #SalamGigitJari. "Namun, sentimen masih netral (51 persen), positifnya pun masih lebih tinggi, yakni 26 persen dari negatifnya yang 22 persen," kata Yustina.

Pada bulan kedua, periode 17 November hingga 17 Desember 2014, popularitas Jokowi turun hingga 50 persen dibandingkan dengan bulan pertama. Percakapan tentang Jokowi hanya 1,1 juta di berbagai kanal. Awesometrics mencatat, pada 21 November 2014, Jokowi mengangkat HM Prasetyo, anggota DPR dari Partai Nasdem, sebagai Jaksa Agung.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.