Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata NasDem, Nama Budi Gunawan Dipilih Jokowi kemudian Diusulkan ke Megawati

Kompas.com - 29/01/2015, 18:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Akbar Faizal membantah partainya menekan Presiden Joko Widodo terkait pemilihan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Akbar mengaku, sepengetahuannya, Jokowi sendiri lah yang memutuskan memilih Budi Gunawan, tanpa meminta masukan dari parpol pendukung.

Nama Budi lalu diserahkan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. "Jokowi yang pilih sendiri Budi Gunawan itu, lalu diajukan ke Megawati, waktu itu tanggal 7 Januari," kata Akbar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2015) sore.

Terkait Ketua Umum Surya Paloh yang kerap bolak-balik istana menjelang pemilihan nama Budi, Akbar menilai hal tersebut sama sekali tidak berhubungan. Kunjungan Surya, kata dia, hanya bertujuan untuk memberi dukungan dan memastikan program-program yang disampaikan saat kampanye berjalan dengan baik.

"Nasdem pendukung pemerintahan, Pak Surya Paloh Ketua Umum. Jangan pikir, dukungan partai hanya sampai Jokowi terpilih. Kami harus jaga pemurniaan ide-ide kami apakah akan dijalankan atau tidak oleh pemerintahan, jangan sampai kami hanya dikasih cek kosong," ucapnya.

Akbar meminta Jokowi mengabaikan rekomendasi tim independen yang meminta pelantikan Budi Gunawan dibatalkan. "Tim itu ya sekedar tim independen saja, kita tetap ingin mekanisme sesuai sistem, ada wantimpres ya itu dengerin. Bahwa tim independen berikan masukan ya monggo, tapi jangan sampai memaksakan kehendak harus didengerin," ucapnya.

Ketua tim independen Syafii Maarif sebelumnya membuka fakta di balik pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Menurut dia, Jokowi tidak pernah mengajukan inisiatif nama mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu.

"Jujur, itu sebetulnya pengajuan BG bukan inisiatif Presiden," kata Syafii seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu (28/1/2015).

Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu menyatakan, informasi yang didapatnya ini cukup valid. Namun, saat didesak untuk mengungkap siapa yang mengusulkan nama Budi, pria yang akrab disapa "Buya" itu mengelak. (baca: Ketua Tim Independen: Pencalonan Budi Gunawan Bukan Inisiatif Jokowi )

"Saya tak mau menyebut nama. Itu sudah rahasia umum, Anda harus tahu itu. Saya harus jaga hubungan baik dengan orang-orang itu," kata Syafii.

Buya juga mengungkapkan adanya pandangan dari Dewan Pertimbangan Presiden agar Jokowi melantik Budi Gunawan. Tanpa menyebut nama, pandangan itu disampaikan tiga anggota Wantimpres. (baca: Syafii: Wantimpres Tidak Satu Suara, Tiga Orang Minta Budi Gunawan Dilantik)

"Saya ndak tahu apa yang terjadi, apalagi di sana tidak satu suara. Ada yang (minta Budi) dilantik, ada yang nggak mau. Ada katanya tiga orang yang mau BG dilantik," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com