Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/01/2015, 06:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Barisan Relawan Jokowi for President (Bara JP) menilai, kinerja Kabinet Kerja belum maksimal karena perhatian Presiden Joko Widodo tersedot pada kisruh politik dan hukum. Hal itu dikatakan Ketua Bara JP Sihol Manulang kepada Kompas.com, Rabu (28/1/2015).

"Semboyan kerja, kerja, kerja dalam 100 hari pertama ini banyak diganjal kisruh politik. Ini membuat fokus pembangunan ekonomi dan sosial jadi terganggu," ujar Sihol.

Sihol menyebutkan, kisruh itu, di antaranya, yang terjadi dalam dua pekan terakhir yaitu polemik penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, pro dan kontra soal pilihan Jokowi terkait anggota-anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Menurut Sihol, kekuatan politik yang berada di belakang Jokowi justru tidak memberikan dukungan penuh dan terkesan mengamankan kepentingan politiknya sendiri. Sihol menilai, hal itu terlihat dari sejumlah manuver yang dilakukan kader PDI Perjuangan. Pertama, kata dia, PDI-P terlihat gencar mendukung Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Padahal, publik menolak mengingat catatan rekam jejaknya atas dugaan kepemilikan rekeningtak wajar. Penetapan statusnya sebagai tersangka justru tak menyurutkan dukungan kepadanya.

Kedua, lanjut Sihol, saat pelaksana tugas Sekjen PDI-P Hasto Kristianto menyebutkan lobi politik yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad menjelang Pemilihan Presiden 2014 lalu. Dan ketiga, kader PDI-P Sugianto Sabran melaporkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ke Bareskrim atas tuduhan memerintahkan saksi memberi keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi (MK) 2010 silam.

Ketiga manuver itu, menurut Sihol, mengacaukan persepsi piblik terhadap pemerintahan Jokowi.

"Rakyat kecewa dan pasti akan mengadili mereka di tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pileg 2019 mendatang. Sudah pasti itu," ujar Sihol.

Sihol berpendapat, ke depan, koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla, Koalisi Indonesia Hebat, harus mewakili aspirasi rakyat dan jangan melawan arus keinginan rakyat. Ia mengingatkan, partai-partai pendukung pemerintah harus mengingat pengalaman tahun 1999 di mana PDI-P memperoleh suara besar, namun anjlok pada Pemilu 2004.

"Kalau begini terus, dukungan ke partai KIH menurun dalam Pileg 2019, sementara dukungan ke Jokowi malah semakin besar," ujar Sihol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com