Hasto Seharusnya Tunjukkan Bukti soal Tudingan terhadap Abraham Samad

Kompas.com - 28/01/2015, 21:10 WIB
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto memamerkan alat sadap di depan wartawan, Kamis (22/1/2014). KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOPelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto memamerkan alat sadap di depan wartawan, Kamis (22/1/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez menilai, Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto harus menunjukkan bukti-bukti terkait tudingannya terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Namun, Arya mengingatkan, hal tersebut harus dilakukan Hasto pada momentum yang tepat.

"Lebih tepat bila Hasto membukanya, misalnya di depan Tim Independen yang dibentuk Presiden," kata Arya, di Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Arya mengatakan, sebaiknya Hasto berkepala dingin menyikapi tudingannya. Di satu sisi, kata dia, Hasto punya kepentingan untuk menjelaskan secara terang benderang kepada publik terkait tudingannya kepada Abraham. Jika Hasto tak terbuka, masyarakat akan berburuk sangka kepada KPK. Di sisi lain, masyarakat juga bisa saja menganggap Hasto membual.

"Tapi, lebih baik memang dia menjelaskannya nanti supaya suasana mendingin. Kalau dia asal muncul sekarang, memang akan membuat konflik makin panas dan bisa menampar wajah PDI-P dan Jokowi. Hasto baiknya memang menunggu situasi lebih dingin," ujar Arya.

"Kalau dia langsung keluar nanti ada persepsi bahwa PDI-P memang berkepentingan terhadap BG (Komjen Budi Gunawan) dan pelemahan KPK. Tapi, bagaimanapun publik juga butuh informasi lengkap. Tapi, baiknya lihatlah momentum yang baik," kata dia.

Sebelumnya, pada Kamis (22/1/2015) lalu, Hasto mengadakan konferensi pers dan menyebut Abraham melakukan pertemuan beberapa kali dengan elite partainya menjelang Pilpres 2014 lalu. Abraham disebut hendak melakukan lobi politik agar dipasangkan dengan Jokowi.

Sehari setelahnya, Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam rangka pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Penangkapan ini berdasarkan laporan politisi PDI-P, Sugianto Sabran, yang kalah dalam sengketa itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dua rentetan kejadian ini terjadi setelah KPK menetapkan calon kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Namun, Hasto dan pihak Polri sama-sama membantah hal ini terkait penetapan Budi sebagai tersangka.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

Nasional
Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

Nasional
PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

Nasional
Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Nasional
Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Nasional
Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

Nasional
Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Nasional
KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

Nasional
Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.