Relawan Jokowi Tuding Luhut Paling Bertanggung Jawab atas Konflik KPK-Polri

JAKARTA, KOMPAS.com — Konflik antara institusi KPK dan Polri dinilai sebagai bentuk dari buruknya koordinasi dan komunikasi antarlembaga di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Salah satu pihak yang dinilai paling bertanggung jawab atas konflik itu adalah unit kerja kepresidenan di bawah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan.

"Harusnya, Kepala Staf Kepresidenan dapat mengambil peran secara optimal agar konflik kedua institusi ini dapat diselesaikan secara baik," kata salah satu tim relawan pemenangan Jokowi-JK saat pilpres lalu, Ahmad Hardi, di Jakarta, Rabu (28/1/2015) siang.

Sebagai lembaga setingkat menteri, kata dia, Kepala Staf Kepresidenan mempunyai fungsi memberikan informasi-informasi strategis kepada Presiden, membantu Presiden untuk merancang komunikasi-komunikasi politik antarlembaga, terutama juga ke publik. Kepala Staf Kepresidenan juga bertugas membantu Presiden untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang mungkin akan bergerak di depan.

Menurut aktivis 98 ini, akibat konflik antar-dua lembaga penegak hukum tersebut, pada akhirnya Presiden Jokowi-lah yang menjadi sasaran tembak oleh para lawan politiknya dan mendapat persepsi negatif dari masyarakat.

"Buat apa ada Kepala Staf Kepresidenan bila semua masalah akhirnya diselesaikan oleh Presiden. Jika tidak berkerja optimal, baiknya keberadaan Kepala Staf Kepresidenan dievaluasi saja jika ke depan tak memberikan kontribusi langsung ke Presiden," ucapnya.

Kisruh KPK-Polri bermula saat KPK menetapkan calon kepala Polri Komisaris Jendaral Budi Gunawan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dan rekening gendut. Tak lama setelah itu, KPK menangkap Bambang dan menjadikannya tersangka atas dugaan meminta saksi memberikan keterangan palsu saat menjadi pengacara dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Kontsitusi pada 2010 lalu.