Polri Kaji Pelaporan terhadap Adnan Pandu Praja

Kompas.com - 25/01/2015, 16:32 WIB
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie, di Hotel Ambhara, Jalan Iskandarsyah, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2014) FATHUR ROCHMANKepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie, di Hotel Ambhara, Jalan Iskandarsyah, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2014)
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Polri menyatakan akan mengkaji terkait pelaporan terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja. Adnan dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri pada Sabtu (24/1/2015) kemarin terkait dugaan tindak kriminal atas perampasan kepemilikan saham dan aset secara ilegal di PT Desy Timber di Berau, Kalimantan Timur.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Ronny F Sompie mengatakan, pengkajian dilakukan untuk mengecek apakah kasus ini pernah dilaporkan atau belum.

"Kalau laporan tentang Pak Adnan, kita harus kaji dulu. Apakah laporannya itu sudah pernah dilaporkan sebelumnya," kata Ronny di Mabes Polri, Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Ronny mengatakan, jika sudah pernah dilaporkan, akan dicek apakah kasusnya sudah pernah dilaporkan di tingkat polres, polda, atau tingkatan mana. Jika sudah pernah dilaporkan, Mabes Polri akan melakukan gelar perkara.

"Bisa dilakukan gelar perkara oleh Kepala Biro Pengawas Penyidikan Bareskrim Polri terhadap proses penyidikan terdahulu. Kalau itu yang dilaporkan. Tidak perlu ada laporan baru," ujar Ronny.

Setelah gelar perkara, kasusnya akan diproses. Selanjutnya diserahkan kepada divisi yang berwenang. Meski begitu, pelapor kasus Adnan itu akan tetap dipanggil Polri.

Terkait kabar bahwa pelapor kasus Adnan pernah melaporkan tetapi tidak ditanggapi pihak kepolisian, Ronny balik mempertanyakan. Apakah laporan sudah diterima kemudian tidak lanjut prosesnya atau tidak diterima sama sekali. "Ini kan bebeda. Jadi, tidak jalan prosesnya atau tidak diterima laporannya?" tanya Ronny.

"Laporan ini harus dipastikan dulu kebenarannya, apakah pidana? Kalau memang pidana, maka berikut sudah masuk proses peyidikan. Proses penyidikan harus mendasari proses penyelidikan bahwa memang ada kasus pidana. Kalau tidak ada kasus pidana, tidak bisa polisi menangani itu," tutur Ronny lagi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X