Adnan Pandu Praja: Pengangkatan Pelaksana Tugas akan Lemahkan KPK

Kompas.com - 25/01/2015, 12:45 WIB
Adnan Pandu Praja ikut menghadiri acara aksi masyarakat sipil dukung KPK pada saat car free day, Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015). TRIBUNNEWS/RANDA RINALDIAdnan Pandu Praja ikut menghadiri acara aksi masyarakat sipil dukung KPK pada saat car free day, Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja menilai, pengangkatan pelaksana tugas (Plt) di KPK akan membuat kinerja lembaga itu melemah. Karena itu, Plt hanya dibuat saat situasinya sudah darurat.

"Plt itu kalau situasinya sudah darurat. Dengan memilih Plt yang tidak kredibel akan melemahkan KPK," kata Adnan di sela-sela aksi dukungan terhadap KPK di car free day Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).

Menurut Adnan, yang diperlukan saat ini adalah pemberian Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) untuk Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Dengan begitu, status Bambang yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dapat dicabut. "Kalau tidak dilakukan, ini sama saja upaya pelemahan KPK. Ini pola rekayasa," kata dia.

Namun, bila Bambang mempertimbangkan untuk turun dari jabatannya, menurut Adnan, itu merupakan hak Bambang sepenuhnya. Menurut dia, kondisi internal di KPK pun sudah diperhitungkan bila dirinya ditangkap. KPK sudah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan terburuk.

Sementara itu, terkait pelaporan terhadap dirinya, Adnan menilai, orang yang melaporkannya kepada Bareskrim Polri hanya mencari keuntungan dan popularitas semata. Namun dirinya mengaku siap untuk dipanggil dan diperiksa. Namun ia berharap, kepemimpinannya bisa berakhir dulu.

"(Kepemimpinan di) KPK tinggal 11 bulan, maka tunggu kami selesai," kata dia. Sebelumnya, Adnan dilaporkan terkait dugaan tindak krimial atas perampokan perusahaan dan kepemilian saham secara ilegal di PT Desy Timber di Berau, Kalimantan Timur.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Resmikan Proyek Hilirisasi Batu Bara di Muara Enim

Presiden Jokowi Resmikan Proyek Hilirisasi Batu Bara di Muara Enim

Nasional
Periksa 7 Lurah di Pemkot Bekasi, KPK Dalami Aliran Uang untuk Rahmat Effendi

Periksa 7 Lurah di Pemkot Bekasi, KPK Dalami Aliran Uang untuk Rahmat Effendi

Nasional
Geledah Sejumlah Kantor Dinas di Kabupaten Buru Selatan, KPK Sita Dokumen Aliran Dana Hasil Dugaan Korupsi

Geledah Sejumlah Kantor Dinas di Kabupaten Buru Selatan, KPK Sita Dokumen Aliran Dana Hasil Dugaan Korupsi

Nasional
Bursa Calon Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi, dari Ahok sampai Ridwan Kamil

Bursa Calon Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi, dari Ahok sampai Ridwan Kamil

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Ogah Dihubungkan dengan Pernyataan Arteria Dahlan | Sorotan dalam Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad

[POPULER NASIONAL] PDI-P Ogah Dihubungkan dengan Pernyataan Arteria Dahlan | Sorotan dalam Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad

Nasional
Hari Ini, Azis Syamduddin Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Suap Penanganan Perkara di KPK

Hari Ini, Azis Syamduddin Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Suap Penanganan Perkara di KPK

Nasional
2 Pasien Covid-19 Omicron Meninggal Dunia, Anggota DPR Minta Pemerintah Tentukan Parameter Rem Darurat

2 Pasien Covid-19 Omicron Meninggal Dunia, Anggota DPR Minta Pemerintah Tentukan Parameter Rem Darurat

Nasional
Pemilu Serentak dan Persoalan Rasionalitas Pemilih

Pemilu Serentak dan Persoalan Rasionalitas Pemilih

Nasional
Men-PANRB Minta Instansi Segera Tuntaskan Penyelesaian Tenaga Honorer

Men-PANRB Minta Instansi Segera Tuntaskan Penyelesaian Tenaga Honorer

Nasional
Golkar Klaim Sejumlah Sosok Mulai Diproyeksikan sebagai Cawapres Airlangga Hartarto

Golkar Klaim Sejumlah Sosok Mulai Diproyeksikan sebagai Cawapres Airlangga Hartarto

Nasional
Megawati Itu Jenaka dan Membentak

Megawati Itu Jenaka dan Membentak

Nasional
Ketua DPP Golkar Bantah Isu Anies Baswedan Merapat untuk 2024

Ketua DPP Golkar Bantah Isu Anies Baswedan Merapat untuk 2024

Nasional
Tak Jadi Pangkostrad, Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Tetap Dapat Jabatan Letjen

Tak Jadi Pangkostrad, Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Tetap Dapat Jabatan Letjen

Nasional
Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Nasional
Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.