Kompas.com - 25/01/2015, 11:49 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno KOMPAS.com/ICHA RASTIKAMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno dianggap tidak tepat menilai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kekanak-kanakan karena menggerakkan massa untuk memberikan dukungan.

Menurut pengamat komunikasi politik Anwar Arifin, masyarakat mendukung KPK atas inisiatif pribadi, bukan karena ajakan apalagi diperintah.

Anwar menjelaskan, berbagai elemen masyarakat atau individu berinisiatif datang ke Gedung KPK, di Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2015), ketika mendengar kabar ditangkapnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri.

"Orang-orang yang hadir di KPK bukan sembarang orang. Mereka datang sendiri karena informasi yang diterima dari media," kata Anwar, saat dihubungi, Minggu (25/1/2015).

Mantan Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Hasanuddin itu melanjutkan, derasnya dukungan masyarakat pada KPK merupakan bukti besarnya harapan publik pada kehadiran pemerintahan yang bersih.

Dukungan itu juga menunjukkan keterbukaan informasi di mana masyarakat memanfaatkan media sebagai pijakan awal menuju perubahan.

"Mereka yang hadir mendukung KPK adalah orang-orang penting yang enggak bisa digerakkan siapa saja. Banyak yang enggak sadar, info dari media adalah penggerak perubahan sosial," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno menilai pimpinan KPK kekanak-kanakan karena menggerakkan massa untuk memberikan dukungan. Padahal menurut Tedjo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan pimpinan KPK dan Kepolisian untuk tidak membuat suasana semakin panas. [Baca: Menko Polhukam Nilai KPK Kekanak-kanakan jika Kerahkan Massa]

"Jangan membakar-bakar massa, mengajak rakyat, ayo rakyat, kita ini, enggak boleh begitu. Itu suatu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Dia akan didukung, konstitusi mendukung. Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu, konstitusi yang mendukung," kata Tedjo.

Ia pun menyayangkan adanya penggerakan massa untuk mendukung KPK tersebut. Menurut Tedjo, tidak elok jika upaya penggerakan massa tersebut dipertontonkan melalui media-media.

"Harusnya itu tidak terjadi. Boleh, asal tertutup, silakan. Jangan semuanya di depan media tersebar luas, tidak baik, kekanak-kanakan," ucap dia.

Seperti diberitakan, massa mendatangi Gedung KPK setelah Badan Reserse Kriminal Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Adapun Bambang ditangkap untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan mengarahkan saksi untuk menyampaikan keterangan palsu dalam sengketa pemilihan kepala daerah untuk Kotawaringin Barat pada 2010.

Penangkapan tersebut mendapatkan perlawanan dari sejumlah elemen masyarakat, terutama para penggiat antikorupsi. Mereka mendatangi Gedung KPK untuk menyampaikan dukungan moral dan mendesak Polri membebaskan Bambang.

Bambang Widjojanto dibebaskan pada Sabtu (24/1/2015) dini hari. Seusai dibebaskan, Bambang meminta masyarakat untuk solid, merapatkan barisan dalam menghadapi permasalahan hukum di negeri ini.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura

Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura

Nasional
Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

Nasional
Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Nasional
Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Nasional
Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Nasional
Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Nasional
Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.