Kompas.com - 24/01/2015, 02:27 WIB
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana RODERICK ADRIAN MOZESWakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana
Penulis Ihsanuddin
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengatakan, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tetap menjabat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Denny mengatakan, hal ini berdasarkan Undang-Undang tentang KPK.

Pasal 31 Ayat (1) Huruf d dan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang KPK, setiap pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka dalam sebuah kasus pidana, maka diwajibkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara itu, pasal 3 menyatakan, pemberhentian ditetapkan oleh Presiden.

"Status Bambang Widjojanto tetap pimpinan KPK. Pemberhentian sementara secara hukum berlaku kalau presiden mengeluarkan keputusan. Kita lihat bagaimana sikap Presiden," kata Denny pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (24/1/2015).

Denny mengatakan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo harus bersikap hati-hati dan jeli ketika memutuskan hal tersebut. Kasus ini menjadi ujian Presiden Jokowi untuk menunjukkan dukungannya terhadap KPK dan pemberantasan korupsi.

"Selama surat keputusan belum keluar, status Bambang Widjojanto tetap pimpinan KPK," katanya.

Badan Reserse Kriminal Polri melakukan sangkaan bahwa Bambang menyuruh memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Pasal yang digunakan polisi adalah Pasal 242 KUHP juncto Pasal 5 tentang pemberian keterangan palsu di bawah sumpah.

Setelah menjalani pemeriksaan selama tiga jam, penyidik Polri akhirnya menangguhkan penahanan terhadap Bambang. Penangguhan diputuskan setelah pimpinan KPK bertemu dengan Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti. Pada pertemuan ini, pimpinan KPK menjamin bahwa Bambang akan bersikap kooperatif ketika polisi ingin melakukan pemeriksaan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Kendalikan Euforia Masyarakat terhadap Vaksinasi Covid-19

Pemerintah Diminta Kendalikan Euforia Masyarakat terhadap Vaksinasi Covid-19

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Kita Sudah Turun, Jangan Sampai Ada Lonjakan

Menkes: Kasus Covid-19 Kita Sudah Turun, Jangan Sampai Ada Lonjakan

Nasional
BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

Nasional
Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Nasional
Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Nasional
KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

Nasional
Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Nasional
Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Nasional
Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Nasional
Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Nasional
Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Nasional
Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Nasional
Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Nasional
Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X