Kompas.com - 23/01/2015, 10:30 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto. KOMPAS/RADITYA HELABUMIWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto.
EditorGlori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com — Kabar yang menggemparkan publik muncul pada Jumat (23/1/2015) pagi ini. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dikabarkan ditangkap oleh Badan Reserse Kriminal Polri.

Informasi tersebut dibenarkan oleh sumber internal di KPK. Namun, belum diketahui kapan dan alasan penangkapan Bambang. Hingga saat ini, Kompas.com masih mencoba mengonfirmasi sejumlah sumber resmi di KPK dan Polri.

Sejak 16 Desember 2011, Doktor Ilmu Hukum, Lulusan Universitas Padjadjaran, Bandung, tahun 2009 ini memegang jabatan sebagai Wakil Ketua KPK. Kabar penangkapan Bambang ini tentu memunculkan spekulasi baru terkait perseteruan antara dua institusi penegak hukum di Indonesia, Polri, dan KPK.

Siapa Bambang Widjojanto? Selama ini Bambang dikenal dengan gaya hidupnya yang sederhana. Salah satu bentuk kesederhaan itu dilakukannya dengan memilih naik kereta api untuk berangkat ke kantor KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, dari rumahnya di Depok, Jawa Barat.

Topi dan kacamata menjadi benda andalan untuk menyamarkan wajahnya saat naik kereta api. Dengan kesederhanaan itu pula, Bambang yang akrab disapa BW dikenal menjaga integritas sebagai penegak hukum pemberantasan korupsi.

Mengenai kemampuan di bidang hukum, BW tak diragukan. Saat seleksi pimpinan Komisi KPK, BW mendapat nilai 10 (skala 1-10) untuk aspek integritas dan kemampuan, dari salah satu anggota panitia seleksi.

Sebelum menjadi Wakil Ketua KPK, Bambang adalah advokat, dia menangani berbagai kasus, termasuk kasus kriminalisasi pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.

Dia juga pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, serta menjadi salah satu pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, ini cukup lama berkiprah di YLBHI, dimulai tahun 1984. Tak hanya di Jakarta, Bambang juga mengabdikan dirinya untuk LBH Jayapura, tahun 1986-1993.

Data Pribadi:
Nama Lengkap: Bambang Widjojanto
Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 18 Oktober 1959
Agama: Islam
Jabatan: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (16 Desember 2011-2015)

PENDIDIKAN :
     
-     SD, Jakarta (1973)
-     SMP, Jakarta (1976)
-     SMA, Jakarta (1979)
-     S-1, Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta (1985)
-     S-2, Pascasarjana dari The School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London (LLM) (2001)
-     S-3, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung (2009)
      Khusus :
-     Internship Programme oleh Asia Watch, New York (1992)
-     Kursus Asisten Advokat Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) (1993)
-     Internasional Courses of Human Rights Law, Belanda (1995)
 
PERJALANAN KARIER :
      Pekerjaan :
-     Senior Partner di Widjojanto, Sonhaji & Associates (WSA Law Office) (2004)
-     Staf Litigasi LBH Jakarta (1984-1986)
-     Menangani kasus Tanjung Priok, dan lain-lain, Jakarta (1984-1985)
-     Menangani kasus-kasus subversi (salah satunya kasus proklamasi kemerdekaan Republik Melanesia Barat (1986-1993)
-     Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jayapura (1986-1993)
-     Staf Litigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jayapura (1986 - 1996)
-     Direktur Operasional Yayasan LBH Indonesia (1993-1998)
-     Penasihat Hukum dalam kasus Kedung Ombo, Kasus Singosari, Kasus Mahasiswa Kelompok 21, Kasus gugatan, Malang (1994)
-     Penasihat Hukum dalam gugatan Dep. Tamben, Kasus dana reboisasi, kasus Menwa, Kasus AJI, Kasus EDP (1995)
-     Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1999 (1999)
-     Ketua Dewan Etik Indonesian Corruption Watch (1999)
-     Koordinator pada Program Konstitusi dan Pemilu Cetro (2001)
-     Partnership - Konsultan di Bidang Anti Korupsi (2002)
-     Penasihat di Bidang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Sipil dan Demokrasi Yayasan TIFA (2002-2003)
-     Penasihat Hukum di Pengadilan Tinggi Jakarta Utara (2002)
-     Partnership - Penasihat di Bidang Pemilu (2002)
-     Senior Partner di Widjojanto, Sonhaji & Associates (WSA Law Office) (2004-2012)
-     National Legal Advisor di Partnership for Governance Reform (2005-2012)
-     Anggota Komite Nasional Kebijakan Governance (2008-2012)
-     Anggota Komisi Hukum Kementerian BUMN (2008-2012)
      
Pemerintahan :

-     Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (2011-2015)
 
KEGIATAN LAIN :
-     Penulis di berbagai media (termasuk isu antikorupsi)
-     Anggota Gerakan Anti Korupsi (Garansi)
-     Anggota Koalisi untuk Pembentukan UU Mahkamah Konstitusi
-     Anggota Tim Legal Standing untuk Gugatan SP3 Kejaksaan Agung Kasus Texmaco
-     Tim Eksaminasi kasus Djoko Tjandra yang dibentuk ICW
-     Anggota Tim Gugatan Judicial Review untuk kasus Release and Discharge yang dibentuk oleh Koalisi Anti Korupsi
-     Anggota Tim Eksaminasi kasus Timbul Silaen yang dibuat oleh Masyarakat Pemantau Peradilan (MAPPI) UI
-     Anggota Tim Pembentukan Regulasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwas Pemilu)
-     Anggota Tim Eksaminasi kasus Tommy Suharto yang dibuat oleh ICW
-     Anggota Koalisi Pembaruan UU Pemilu dan Partai Politik
-     Anggota Koalisi Pembentukan UU Mahkamah Konstitusi
-     Anggota Koalisi Komisi Konstitusi untuk Konstitusi Baru
-     Sekretaris Eksekutif Alert Committee LSM, Irian Jaya (1990-1991)
-     Ketua Steering Committee Forum Kerjasama LSM, Irian Jaya (1992-1994)
-     Peserta Seminar Hak Asasi, Canada (1993)
-     Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik serta kepala Divisi Pertahanan YLBHI (1993-1994)
-     Peserta Seminar Lingkungan, Manila (1994)
-     Pemrakarsa Konsorsium Pembaruan Agraria (1994)
-     Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (1996)
-     Pendiri Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) (1996)
-     Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta Tim ini bekerja dalam rangka menemukan dan mengungkap fakta, pelaku, dan latar belakang peristiwa 13-15 Mei 1998 (1998)
-     Anggota Dewan Etik Indonesian Corruption Watch (ICW) (1998)
-     Pendiri LeIP (1999)
-     Pendiri Voice of Human Rights (VHR) (1999)
-     Pendiri Komisi untuk Orang Hilang (Kontras) (1999)
-     Pendiri Indonesian Corruption Watch (ICW) (1999)
-     Pendiri Indonesia Court Monitoring (2000)
-     Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan DPP Ikadin (2000-2001)
-     Fasilitator Forum Baku Bae (2001)
-     Wakil Ketua Umum DPP Ikadan Advokat Indonesia (Ikadin) (2003)
-     Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2011-2015)
 
PENGHARGAAN :
-     Menerima Sertifikat Amdal A (1987)
-     Menerima Lisensi sebagai Advokat Mahkamah Agung (1988)
-     Menerima Robert Kennedy Human Rights Awards Washington DC (1993)
 
KASUS :
-     Kasus: Menangani kasus Tanjung Priok dan lain-lain (1984)
-     Kasus: Menangani kasus-kasus Subversi di Irian (salah satunya kasus Proklamasi Kemerdekaan Republik Melanesia Barat oleh DR Thomas Wanggai), kasus-kasus Pertanahan (khususnya masalah tanah adat di Irian Jaya) (1986)
-     Kasus: Kasus Gugatan Dep.Tamben, Kasus dana Reboisasi, Kasus Menwa, Kasus AJI, Kasus KDP, Gugatan Pencekalan dan Recalling Sri Bintang Pamungkas (1994)
-     Kasus : Penasihat Hukum dalam Kasus Kedung Ombo, Kasus Singosari, Kasus Mahasiswa Kelompok 21, Kasus Gugatan Reboisasi, Kasus Timtim di Malang (1994)
 
KELUARGA :
-     Sari Indra Dewi (Isteri)
-     Anak (4)Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Nasional
Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Nasional
Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Nasional
Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Nasional
Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.