Siang Ini, Para Pakar Hukum Daftarkan Uji Materi UU Kepolisian ke MK

Kompas.com - 23/01/2015, 07:54 WIB
Zainal Arifin Mochtar, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. KOMPAS/WAWAN H PRABOWOZainal Arifin Mochtar, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pakar hukum, di antaranya Denny Indrayana, Zainal Arifin Mochtar, dan Saldi Isra akan mendaftarkan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (23/1/2015). Rencananya, mereka akan mendatangi MK pukul 13.00 WIB.

"Sekarang masih disusun, siang ini setelah Jumatan kami akan ke MK, ya sekitar pukul 13.00 WIB," ujar Zainal Arifin Mochtar, saat dihubungi Kompas.com, Jumat pagi.

Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini, mengatakan, alasan pengajuan uji materi terhadap UU Kepolisian ke MK karena saat ini terjadi "parliament heavy" di mana setiap pemilihan pejabat negara harus melalui persetujuan DPR, termasuk pemilihan Kepala Polri. Padahal, kata dia, presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih pejabat negara, termasuk Kapolri.

"Parliament heavy", lanjut Zainal, terjadi pasca reformasi, ketika rakyat Indonesia terlalu marah terhadap Presiden Soeharto, sehingga kewenangan Soeharto dilucuti dan diserahkan sepenuhnya kepada DPR. Namun, saat ini, Zainal mengatakan hal tersebut "kebablasan" sehingga sistem presidensial yang seharusnya "executive heavy" kini justru menjadi "parliament heavy"

"Sekarang kan jadinya parliament heavy. Sistem presidensial memberikan ke parlemen. Sekarang pemilihan pejabat negara kan lewat DPR semua," kata Zainal.

Pasal yang rencananya akan diuji materi adalah Pasal 11 Ayat 1 UU No 2 Tahun 2002 yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden dilakukan atas persetujuan DPR. Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 4 ayat 1 Undang-udang Dasar 1945 yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".

"Nah ini yang ingin kami kembalikan di mana hak prerogatif presiden diperkuat. Tidak harus lagi lewat DPR. Salah satunya pemilihan Kapolri," kata Zainal.

Isu mengenai pergantian Kepala Polri menjadi polemik saat Presiden Jokowi mengajukan calon tunggal yaitu Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan. Beberapa hari setelah Jokowi mengajukan nama Budi Gunawan ke DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Akan tetapi, status tersangka Budi tak menghalangi DPR untuk menyatakan persetujuannya atas pencalonan Budi sebagai Kapolri. Komisi III DPR secara aklamasi menyatakan setuju atas calon yang diajukan Presiden Jokowi. 

Namun, karena tekanan dan penolakan publik, Jokowi menunda pelantikan Budi sebagai Kapolri. Hingga hari ini, Presiden belum memutuskan apakah akan tetap melantik Budi atau mengajukan calon lainnya. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

33.429 Calon Jemaah Tak Penuhi Syarat Usia Umrah di Masa Pandemi

33.429 Calon Jemaah Tak Penuhi Syarat Usia Umrah di Masa Pandemi

Nasional
Akhir Pelarian Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Eks Sekretaris MA Nurhadi

Akhir Pelarian Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Eks Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
404.048 Kasus Covid-19 di Indonesia, Satgas Ingatkan 54 Daerah yang 10 Minggu Nyaman di Zona Oranye

404.048 Kasus Covid-19 di Indonesia, Satgas Ingatkan 54 Daerah yang 10 Minggu Nyaman di Zona Oranye

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kemitraan AS-Indonesia Dinilai Cukup Penting | Polri Dianggap Berlebihan dalam Lindungi Nama Presiden

[POPULER NASIONAL] Kemitraan AS-Indonesia Dinilai Cukup Penting | Polri Dianggap Berlebihan dalam Lindungi Nama Presiden

Nasional
Melihat Kans Gibran di Pilkada Solo, Akankah Mudah Putra Presiden Lawan Orang Biasa?

Melihat Kans Gibran di Pilkada Solo, Akankah Mudah Putra Presiden Lawan Orang Biasa?

Nasional
Intensifnya Pertemuan Indonesia-AS: Permintaan 'True Friend', Investasi, dan Laut China Selatan

Intensifnya Pertemuan Indonesia-AS: Permintaan "True Friend", Investasi, dan Laut China Selatan

Nasional
Peringatan Maulid Nabi, Jokowi Ingatkan Kepedulian Sosial di Masa Pandemi

Peringatan Maulid Nabi, Jokowi Ingatkan Kepedulian Sosial di Masa Pandemi

Nasional
Polri Tangkap Oknum Petugas Lapas Pekanbaru, Diduga Kurir Narkoba di Jaringan Dikendalikan Napi

Polri Tangkap Oknum Petugas Lapas Pekanbaru, Diduga Kurir Narkoba di Jaringan Dikendalikan Napi

Nasional
Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Nasional
54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

Nasional
8 Bulan Buron, Begini Kronologi Penangkapan Tersangka Penyuap Nurhadi

8 Bulan Buron, Begini Kronologi Penangkapan Tersangka Penyuap Nurhadi

Nasional
Tangkap Tersangka Penyuap Nurhadi, KPK Amankan Kendaraan dan Alat Komunikasi

Tangkap Tersangka Penyuap Nurhadi, KPK Amankan Kendaraan dan Alat Komunikasi

Nasional
Ada 4 Kabupaten/Kota Belum Catat Pasien Covid-19 yang Sembuh, Ini Alasannya

Ada 4 Kabupaten/Kota Belum Catat Pasien Covid-19 yang Sembuh, Ini Alasannya

Nasional
Pilkada Mojokerto, Saat Adik Menaker Ida Fauziyah Dampingi Petahana...

Pilkada Mojokerto, Saat Adik Menaker Ida Fauziyah Dampingi Petahana...

Nasional
KPK Tahan Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi untuk 20 Hari ke Depan

KPK Tahan Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi untuk 20 Hari ke Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X