Kompas.com - 22/01/2015, 20:08 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Ferry Mursyidan Baldan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR terkait persoalan lahan. Ferry didampingi oleh beberapa pejabat kementeriannya.

Dalam RDP tersebut, banyak masukan dari Anggota Komisi II terkait sengketa lahan di beberapa daerah hingga menimbulkan korban dari masyarakat setempat. Selain itu, Anggota Komisi II juga menanyakan nasib tanah adat yang disengketakan oleh beberapa pihak untuk dijadikan perkebunan bahkan industri.

"Saya tidak perlu menyampaikan bagaimana kasus pertanahan itu terus berlanjut, karena sesungguhnya di daerah saya juga banyak tidak selesai nanti kalau saya ceritakan. Tadi cukup diceritakan oleh teman-teman terkait sengketa lahan di Karawang dan Lampung saja sudah sedih kita mendengarnya," kata Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2015).

Oleh karena itu, Rambe mewakili Komisi II menyampaikan beberapa masukan kepada Ferry agar bisa menyelesaikan kasus sengketa lahan tersebut dengan persuasif.

"Komisi II berharap Kementerian Agraria dapat memperbaiki dan mengutamakan sistem yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Mendukung konflik pertanahan jalur mediasi dan peradilan," ujar Rambe.

Namun, Rambe menambahkan, dalam jalur mediasi harus ada kejelasan konflik pertanahan harus tuntas, sehingga konflik yang diselesaikan pengadilan benar-benar final. Komisi II juga meminta agar Kementerian Agraria memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap sumber daya manusia terkait tata ruang sdm dalam tata ruang.

Selain itu, Rambe menambahkan, Kementerian Agraria agar dapat lebih mempermudah legalisasi aset pengukuran tanah. "Mempermudah segala bentuk legalisasi aset pengukuran tanah dengan mendorong terbentuknya UU tentang pertanahan sebagaimana amanat TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 dan 2003," jelas Rambe.

Ferry menyambut baik masukan yang diberikan oleh Komisi II DPR. Menurut dia, masukan tersebut dapat dijadikan vitamin atau alat motivasi pihaknya untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan yang tak kunjung usai. "Bagi saya itu sebuah motivasi untuk penyemangat kita memperjuangkan hak rakyat, justru kita senang mendapat masukan yang baik ini," kata Ferry.

Ferry mengatakan, saat Kementerian yang dipimpinnya baru dibentuk, ia bersama jajarannya sudah melakukan apa yang saat ini diminta Komisi II DPR.

"Kami kan Kementerian baru dibentuk, saat itu lah saya sudah mengerjakan itu. Semua yang diminta Komisi II itu sudah dan sedang kami lakukan. Jadi masukan itu penguatan bagi kami untuk penyemangat mengerjakan apa yang sudah kami lakukan," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.