Din Syamsuddin Apresiasi Pengangkatan Abdul Malik sebagai Anggota Wantimpres

Kompas.com - 22/01/2015, 12:41 WIB
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Abdul Malik Fajar Kompas.com/SABRINA ASRILAnggota Dewan Pertimbangan Presiden Abdul Malik Fajar
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengapresiasi penunjukan Abdul Malik Fadjar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Din, langkah Jokowi tersebut tepat.

"Kita ucapkan selamat dan terima kasih kepada Pak Abdul Malik Fadjar, dan tentu kita harapkan dapat bekerja dengan baik, tidak hanya mewakili Muhammadiyah, tetapi juga negara," ujar Din, saat ditemui di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya No 62, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2015).

Din mengatakan, penunjukan Abdul Malik sebagai anggota Wantimpres merupakan hak prerogatif Presiden. Jokowi, kata dia, Jokowi pasti mencari orang-orang yang negarawan.

"Ya, seperti Pak Malik Fadjar, Pak Hasyim Muzadi, lalu ada satu atau dua orang lainnya," kata Din.

Din meminta agar masyarakat memberi waktu kepada seluruh anggota Wantimpres untuk bekerja secara maksimal. "Nanti kita baru menilai," kata Din.

Berbagai pihak mengkritik langkah Jokowi dalam menyusun anggota Wantimpres. Pasalnya, mayoritas berisi dari kalangan parpol.

Dari sembilan anggota Wantimpres, enam di antaranya dari unsur parpol. Mereka adalah Subagyo HS (Partai Hanura), Sidarto Danusubroto (PDI-P), Rusdi Kirana (PKB), Suharso Monoarfa (PPP), M Yusuf Kartanegara (PKPI), dan Jan Darmadi (Partai Nasdem).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tiga anggota Wantimpres lainnya adalah mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi (NU), Abdul Malik Fadjar (Muhammadiyah), dan ekonom Sri Adiningsih. (baca: Gerindra: Wantimpres Bagian dari Terima Kasih, Koalisi Tanpa Syarat Hanya Janji Belaka)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Fit and Proper Test' Calon Dubes Digelar Juli, Berikut Daftar Nama yang Beredar

"Fit and Proper Test" Calon Dubes Digelar Juli, Berikut Daftar Nama yang Beredar

Nasional
KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

Nasional
KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

Nasional
Bali Jadi 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Bali Jadi "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Nasional
Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Nasional
ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

Nasional
IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

Nasional
Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Nasional
ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

Nasional
150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

Nasional
Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Nasional
Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Nasional
Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Nasional
UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X