Kompolnas: Budi Waseso Bisa Saja Diajukan Jadi Calon Kapolri

Kompas.com - 22/01/2015, 08:46 WIB
Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Irjen Pol Budi Waseso FATHUR ROCHMANKepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Irjen Pol Budi Waseso
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Safriyadi mengatakan, hingga saat ini Kompolnas masih menunggu apakah ada keputusan lain dari Presiden Joko Widodo terkait calon kepala Polri. Seperti diketahui, Presiden Jokowi memutuskan menunda pelantikan Kapolri terpilih, Komjen Budi Gunawan, setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jika sudah ada keputusan akhir apakah akan melantik atau tidak melantik Budi Gunawan, Kompolnas akan bersikap. Safriyadi mengatakan, jika Budi Gunawan tak jadi dilantik, kemungkinan bakal calon kapolri akan bertambah, selain nama-nama yang sebelumnya diajukan Kompolnas. Ia menyebutkan, Kepala Bareskrim Irjen Budi Waseso bisa saja diajukan meski masih berpangkat inspektur jenderal atau bintang dua. Jabatan Kabareskrim seharusnya diisi oleh jenderal bintang tiga. Dengan demikian, tak lama lagi Budi Waseso akan mendapatkan kenaikan pangkat. 

"Kalau ada bintang tiga baru, Budi Waseso, dia artinya bisa juga menjadi Kapolri. Apalagi dia perwira angkatan 1984," ujar Safriyadi melalui telepon, Kamis (22/1/2015) pagi.

Namun, ia kembali menekankan, pengajuan nama-nama Kapolri akan kembali dilakukan Kompolnas setelah ada keputusan atau permintaan Presiden Jokowi terkait hal itu.

"Kalaupun memang ada desakan, baru kami akan ajukan lagi nama-nama calon kapolri ke presiden. Tentu nama-namanya yang kemarin ditambah Budi Waseso," ujar Safriyadi.

Lima nama yang awalnya diajukan Kompolnas kepada Presiden Jokowi adalah mantan Kabareskrim Komisaris Jenderal Suhardi Alius, Kepala Lemdikpol Komjen Budi Gunawan, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, dan Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

Nasional
Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Nasional
Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Nasional
SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Nasional
Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Nasional
Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN

Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN

Nasional
Soal Pembelian Osprey, Kemenhan Belum Merujuk Merek Tertentu

Soal Pembelian Osprey, Kemenhan Belum Merujuk Merek Tertentu

Nasional
KPK dan Kemenag Luncurkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama

KPK dan Kemenag Luncurkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama

Nasional
Kemenkes Telah Salurkan Insentif ke 166.029 Tenaga Kesehatan

Kemenkes Telah Salurkan Insentif ke 166.029 Tenaga Kesehatan

Nasional
Kasus Perkosaan Anak di Lampung, Komnas Perempuan Minta Sistem Rekrutmen Rumah Aman Dibenahi

Kasus Perkosaan Anak di Lampung, Komnas Perempuan Minta Sistem Rekrutmen Rumah Aman Dibenahi

Nasional
Kemen PPPA: Paparan Radikalisme Bikin Anak Keliru Pahami Agama

Kemen PPPA: Paparan Radikalisme Bikin Anak Keliru Pahami Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X