Kunjungi Entikong, Jokowi Janji Perbaiki Kawasan Perbatasan

Kompas.com - 22/01/2015, 06:19 WIB
Presiden Joko Widodo memberi sambutan dalam acara Maulid Nabi 1436 H yang diselenggarakan di Istana Negara (2/1/2015) Indra Akuntono/KOMPAS.comPresiden Joko Widodo memberi sambutan dalam acara Maulid Nabi 1436 H yang diselenggarakan di Istana Negara (2/1/2015)
EditorInggried Dwi Wedhaswary

ENTIKONG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan merehab Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) di Entikong, Kalimantan Barat (Kalbar). Menurut Jokowi, kondisi pos di perbatasan ini tidak mengenakkan. Hal itu diungkapkan Jokowi saat meninjau PPLB Entikong yang merupakan pintu perbatasan darat pertama Indonesia, Rabu (21/1/2015).

Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Widodo dan Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto tampak kecewa melihat kondisi pos perbatasan tersebut.

“Saya dapat informasi tadi, memang sudah lebih dari 25 tahun enggak di apa-apain, bila dibandingkan dengan negara tetangga memang sangat jauh ketinggalan, “ kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, jika dilihat dari sisi pelayanan dan fisik gedung, kondisi PPLB Entikong sangat jauh dibandingkan negara tetangga. Pada tahun ini, kata Jokowi, pemerintah akan mulai membangun kawasan perbatasan Entikong dan wilayah perbatasan lain di Indonesia.

“Khusus PPLB Entikong, pembangunannya akan dimulai Maret mendatang,” kata Jokowi.

Pada Desember mendatang, lanjut Jokowi, ia akan kembali mengunjungi PPLB entikong untuk melihat perkembangan pembangunan yang sudah berjalan.

Dalam kunjungannya ini, Presiden juga berdialog dengan masyarakat setempat. Salah satu yang dikeluhkan masyarakat adalah kondisi jalan darat dari Entikong-Pontianak yang mengalami rusak berat. 

Proyek jalan Trans Kalimantan

Selain ke Entikong, Presiden Jokowi dan rombongan juga mengunjungi proyek pembangunan jalan akses dan Jembatan Tayan yang berada di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Jembatan Tayan menghubungkan Pulau Tayan dengan daerah Kecamatan Tayan dan Bisak. Sementara, sasaran akhir proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalbar pada tahun anggaran 2015 adalah selesainya jalan akses Sajingan–Aruk (11,6km), Balai Karangan– ntikong (19,2 km), dan Nanga Badau–Batas Serawak (3,8) km. Semua proyek ini merupakan akses menuju perbatasan Kalimantan Barat.

Presiden Jokowi meminta agar proyek ini dikawal dan diselesaikan tepat waktu.

“Ini wilayah perbatasan akan dijadikan etalase Indonesia,” ujarnya.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Nasional
Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Nasional
Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Nasional
Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X