Jokowi: Tidak Ada "Pembersihan Orang-orang Bapak SBY"

"Tidak ada itu istilah "Pembersihan orang-orang Bapak SBY". Kita tidak sedang mengalami "Patahan Politik", juga tidak sedang dalam pertempuran antar generasi, justru sekarang ini perjalanan tatanan pemerintahan dilakukan secara gradual dan juga memperhatikan benang merah segala kebijakan," kata Jokowi.

Isu bahwa Jokowi melakukan "pembersihan" terhadap para pejabat "peninggalan" pemerintahan SBY muncul setelah ia melakukan pergantian Kepala Polri. Jokowi memberhentikan Kapolri Jenderal Sutarman dan menunjuk pelaksana tugas Komjen Badrodin Haiti untuk menggantikan karena Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan ditunda pelantikannya. Budi kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jokowi mengatakan, kebijakan yang kurang baik dari pemerintahan sebelumnya akan diperbaiki. Sementara, yang baik akan ditingkatkan. (Baca: Ibas: Yang Dinas di Pemerintahan SBY Bukan Berarti Bisa Dicap Orang SBY)

"Kalau pun ada pergantian-pergantian pejabat di tubuh pemerintahan, itu hanya sirkulasi manajemen pejabat publik, dan itu hal yang biasa untuk penyegaran manajemen tata kelola kebijakan publik," ujar Jokowi.

Jokowi menekankan, Indonesia saat ini tengah melakukan pembangunan secara massif. Ia ingin mempertemukan dua hal yaitu meneruskan gagasan besar Presiden Soekarno tentang Indonesia yang kuat dengan kerapian infrastruktur dan manajemen birokrasi pada masa Presiden Soeharto.

"Disamping itu kita perkuat ideologi: "Kedaulatan di segala lini". Presiden Sukarno menanamkan kesadaran pada bangsa Indonesia untuk melakukan semua kebijakan dengan landasan pikiran "Kita adalah Negara Besar" sehingga apa yang kita lakukan adalah persoalan-persoalan besar, bukan urusan remeh temeh. Sementara Presiden Suharto mengajarkan bahwa manajemen pemerintahan yang rapi akan membawa eksekusi keputusan birokrasi yang efektif. Bila hal itu tercapai maka kita bisa memiliki landasan modal yang kuat untuk membangun Indonesia," paparnya.

Jokowi juga menyatakan keyakinannya bahwa dalam era pembangunan yang massif dengan ideologi kedaulatan di segala lini, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan mampu bertahan serta memenangkan kompetisi di dunia Internasional.

"Itu visi besar saya soal Indonesia Raya," kata Jokowi.

Isu "pembersihan"

Sebelumnya, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, bersuara terkait konflik pemilihan kepala Polri. Ia menanggapi adanya usaha "pembersihan orang-orang SBY" dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Di tengah-tengah situasi politik yang menghangat saat ini, saya juga mendengar sejumlah isu, mungkin juga 'provokasi', yang bisa memecah belah di antara kita semua. Termasuk antara Presiden Jokowi dengan saya. Diisukan bahwa yang tengah dilakukan sekarang ini adalah pembersihan 'orang-orang SBY', baik di jajaran TNI, Polri, maupun aparatur pemerintahan," kata SBY dalam akun Facebook pribadi miliknya yang ditulis pada Minggu (18/1/2015).

SBY mengaku kaget mendengar isu itu. Ia menilai, jika yang dimaksud dalam isu itu adalah orang-orang dalam Kabinet Indonesia Bersatu, maka hal itu wajar saja. Namun, yang beredar adalah isu pembersihan di jajaran TNI/Polri.

"Saya terhenyak," tulis SBY.

SBY yang menulis ketika sedang berada di Cikeas ini kemudian melanjutkan, pembersihan perwira tinggi TNI/Polri itu adalah suatu usaha yang tidak masuk akal. Ia pun menilai, perwira tinggi TNI/Polri adalah kalangan profesional, bukan politik.

"Apa salah dan dosa mereka? Pengangkatan para pejabat di jajaran TNI & Polri ada mekanismenya," lanjut SBY.

Meski menanggapi isu yang beredar tersebut, SBY tidak yakin Jokowi akan melakukan pembersihan tersebut.

"Kalau hal itu terjadi, bagaimana pula nanti jika Presiden baru pengganti Pak Jokowi juga melakukan 'pembersihan' yang sama," tulis SBY