Kompas.com - 21/01/2015, 07:24 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono Sabrina Asril/KOMPAS.comPresiden Joko Widodo bertemu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintahannya tidak sedang melakukan "pembersihan" terhadap "orang-orang Susilo Bambang Yudhoyono". Hal itu disampaikan Jokowi melalui akun Facebook-nya, Selasa (20/1/2015). (Baca: SBY Kaget Dengar Ada Isu "Pembersihan" dalam Pemerintahan Jokowi)

"Tidak ada itu istilah "Pembersihan orang-orang Bapak SBY". Kita tidak sedang mengalami "Patahan Politik", juga tidak sedang dalam pertempuran antar generasi, justru sekarang ini perjalanan tatanan pemerintahan dilakukan secara gradual dan juga memperhatikan benang merah segala kebijakan," kata Jokowi.

Isu bahwa Jokowi melakukan "pembersihan" terhadap para pejabat "peninggalan" pemerintahan SBY muncul setelah ia melakukan pergantian Kepala Polri. Jokowi memberhentikan Kapolri Jenderal Sutarman dan menunjuk pelaksana tugas Komjen Badrodin Haiti untuk menggantikan karena Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan ditunda pelantikannya. Budi kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jokowi mengatakan, kebijakan yang kurang baik dari pemerintahan sebelumnya akan diperbaiki. Sementara, yang baik akan ditingkatkan. (Baca: Ibas: Yang Dinas di Pemerintahan SBY Bukan Berarti Bisa Dicap Orang SBY)

"Kalau pun ada pergantian-pergantian pejabat di tubuh pemerintahan, itu hanya sirkulasi manajemen pejabat publik, dan itu hal yang biasa untuk penyegaran manajemen tata kelola kebijakan publik," ujar Jokowi.

Jokowi menekankan, Indonesia saat ini tengah melakukan pembangunan secara massif. Ia ingin mempertemukan dua hal yaitu meneruskan gagasan besar Presiden Soekarno tentang Indonesia yang kuat dengan kerapian infrastruktur dan manajemen birokrasi pada masa Presiden Soeharto.

"Disamping itu kita perkuat ideologi: "Kedaulatan di segala lini". Presiden Sukarno menanamkan kesadaran pada bangsa Indonesia untuk melakukan semua kebijakan dengan landasan pikiran "Kita adalah Negara Besar" sehingga apa yang kita lakukan adalah persoalan-persoalan besar, bukan urusan remeh temeh. Sementara Presiden Suharto mengajarkan bahwa manajemen pemerintahan yang rapi akan membawa eksekusi keputusan birokrasi yang efektif. Bila hal itu tercapai maka kita bisa memiliki landasan modal yang kuat untuk membangun Indonesia," paparnya.

Jokowi juga menyatakan keyakinannya bahwa dalam era pembangunan yang massif dengan ideologi kedaulatan di segala lini, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan mampu bertahan serta memenangkan kompetisi di dunia Internasional.

"Itu visi besar saya soal Indonesia Raya," kata Jokowi.

Isu "pembersihan"

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhadjir Effendy: Larangan Mudik Tak Berhasil 100 Persen, tapi Bukan Gagal

Muhadjir Effendy: Larangan Mudik Tak Berhasil 100 Persen, tapi Bukan Gagal

Nasional
Hentikan Agresi Israel terhadap Palestina

Hentikan Agresi Israel terhadap Palestina

Nasional
Gambaran Potensi Lonjakan Kasus Covid-19, Dua Pekan Setelah Libur Lebaran...

Gambaran Potensi Lonjakan Kasus Covid-19, Dua Pekan Setelah Libur Lebaran...

Nasional
Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Jadi Sorotan...

Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Jadi Sorotan...

Nasional
Satgas: 20 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Kematian Akibat Covid-19

Satgas: 20 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Bersama-sama Kutuk Keras Agresi Israel ke Palestina

Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Bersama-sama Kutuk Keras Agresi Israel ke Palestina

Nasional
Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Nasional
Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Nasional
Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Nasional
Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Nasional
UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X