Jokowi: Tidak Ada "Pembersihan Orang-orang Bapak SBY"

Kompas.com - 21/01/2015, 07:24 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono Sabrina Asril/KOMPAS.comPresiden Joko Widodo bertemu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintahannya tidak sedang melakukan "pembersihan" terhadap "orang-orang Susilo Bambang Yudhoyono". Hal itu disampaikan Jokowi melalui akun Facebook-nya, Selasa (20/1/2015). (Baca: SBY Kaget Dengar Ada Isu "Pembersihan" dalam Pemerintahan Jokowi)

"Tidak ada itu istilah "Pembersihan orang-orang Bapak SBY". Kita tidak sedang mengalami "Patahan Politik", juga tidak sedang dalam pertempuran antar generasi, justru sekarang ini perjalanan tatanan pemerintahan dilakukan secara gradual dan juga memperhatikan benang merah segala kebijakan," kata Jokowi.

Isu bahwa Jokowi melakukan "pembersihan" terhadap para pejabat "peninggalan" pemerintahan SBY muncul setelah ia melakukan pergantian Kepala Polri. Jokowi memberhentikan Kapolri Jenderal Sutarman dan menunjuk pelaksana tugas Komjen Badrodin Haiti untuk menggantikan karena Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan ditunda pelantikannya. Budi kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jokowi mengatakan, kebijakan yang kurang baik dari pemerintahan sebelumnya akan diperbaiki. Sementara, yang baik akan ditingkatkan. (Baca: Ibas: Yang Dinas di Pemerintahan SBY Bukan Berarti Bisa Dicap Orang SBY)

"Kalau pun ada pergantian-pergantian pejabat di tubuh pemerintahan, itu hanya sirkulasi manajemen pejabat publik, dan itu hal yang biasa untuk penyegaran manajemen tata kelola kebijakan publik," ujar Jokowi.

Jokowi menekankan, Indonesia saat ini tengah melakukan pembangunan secara massif. Ia ingin mempertemukan dua hal yaitu meneruskan gagasan besar Presiden Soekarno tentang Indonesia yang kuat dengan kerapian infrastruktur dan manajemen birokrasi pada masa Presiden Soeharto.

"Disamping itu kita perkuat ideologi: "Kedaulatan di segala lini". Presiden Sukarno menanamkan kesadaran pada bangsa Indonesia untuk melakukan semua kebijakan dengan landasan pikiran "Kita adalah Negara Besar" sehingga apa yang kita lakukan adalah persoalan-persoalan besar, bukan urusan remeh temeh. Sementara Presiden Suharto mengajarkan bahwa manajemen pemerintahan yang rapi akan membawa eksekusi keputusan birokrasi yang efektif. Bila hal itu tercapai maka kita bisa memiliki landasan modal yang kuat untuk membangun Indonesia," paparnya.

Jokowi juga menyatakan keyakinannya bahwa dalam era pembangunan yang massif dengan ideologi kedaulatan di segala lini, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan mampu bertahan serta memenangkan kompetisi di dunia Internasional.

"Itu visi besar saya soal Indonesia Raya," kata Jokowi.

Isu "pembersihan"

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Nasional
Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Nasional
Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Nasional
Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Nasional
Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Nasional
BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

Nasional
Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Nasional
Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Nasional
Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Nasional
Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Nasional
Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X