Kompas.com - 18/01/2015, 19:14 WIB
Kapolri Jenderal Sutarman dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti dalam jumpa pers bersama di Istana Merdeka, Jumat (16/1/2015). Kompas.com/SABRINA ASRILKapolri Jenderal Sutarman dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti dalam jumpa pers bersama di Istana Merdeka, Jumat (16/1/2015).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFarid Assifa
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Jenderal Badrodin Haiti telah ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Kapolri. Namun, penunjukan Badrodin sebagai Plt ini dinilai tidak jelas. Pasalnya, tidak diketahui Badrodin menjadi Plt untuk siapa?

"Plt ini Plt apa? Plt-nya Pak Sutarman karena sudah diberhentikan atau Plt-nya Pak Budi Gunawan yang belum dilantik? Plt siapa nih?" tanya mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno saat dijumpai seusai menghadiri sebuah acara diskusi di Jakarta, Minggu (18/1/2015).

Menurut Oegroseno, sesuai Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, presiden memang diberikan wewenang untuk menunjuk plt Kapolri dan melaporkannya kepada DPR. Namun, plt itu baru dapat ditunjuk apabila Kapolri dianggap melanggar kode etik atau sumpah jabatannya.

"Jadi masih ada Kapolri nonaktif. Ini UU lho ya," kata Oegroseno.

Dalam penunjukkan Badrodin sebagai plt, menurut dia, presiden tidak memberikan alasan yang jelas. Badrodin ditunjuk setelah Sutarman diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolri. Sementara, Komjen Pol Budi Gunawan yang telah terpilih sebagai kapolri hingga kini belum dilantik. Jokowi bahkan menunda pelantikan Budi yang kini berstatus tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lebih jauh, ia mengingatkan agar Jokowi segera menuntaskan persoalan ini. Pergantian Kapolri yang dilakukan tidak hati-hati akan memiliki dampak yang luas, salah satunya dalam hal pelayanan dan penegakan hukum.

Ia mencontohkan, jika pada suatu waktu ada pihak yang mengajukan praperadilan, maka pihak tersebut dapat mempra-peradilankan penyidik hingga Kapolri sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam UU. Namun, tidak dijelaskan bahwa plt Kapolri dapat dipraperadilankan dalam sebuah perkara.

"Integritas Polri harus dijaga. Tidak bisa ganti Kapolri sembarangan, ini enggak bisa. Berat lho. Imbasnya ke pelayanan publik, ke penegakan hukum," ujarnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Geledah Kantor Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud

KPK Geledah Kantor Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud

Nasional
Satu Polisi Terluka Ditembak KKB di Distrik Kiwirok Papua

Satu Polisi Terluka Ditembak KKB di Distrik Kiwirok Papua

Nasional
Pandeglang Rawan Gempa dan Tsunami, Mensos Risma Bakal Bangun Lumbung Sosial

Pandeglang Rawan Gempa dan Tsunami, Mensos Risma Bakal Bangun Lumbung Sosial

Nasional
Terkait Dugaan Korupsi DAK Lampung Tengah, Azis: Orang Jual Nama Saya

Terkait Dugaan Korupsi DAK Lampung Tengah, Azis: Orang Jual Nama Saya

Nasional
Jokowi: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Selesai 79,9 Persen, Diharapkan 2023 Dioperasikan

Jokowi: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Selesai 79,9 Persen, Diharapkan 2023 Dioperasikan

Nasional
Jokowi Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo, Gerindra: Kita Nikmati Dinamika Jelang 2024

Jokowi Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo, Gerindra: Kita Nikmati Dinamika Jelang 2024

Nasional
Kemenhub Berencana Tak Batasi Jumlah Penumpang Pesawat untuk Jemaah Haji 2022

Kemenhub Berencana Tak Batasi Jumlah Penumpang Pesawat untuk Jemaah Haji 2022

Nasional
Ada Deklarasi Prabowo-Jokowi 2024, PDI-P Ingatkan Soal Taat Konstitusi

Ada Deklarasi Prabowo-Jokowi 2024, PDI-P Ingatkan Soal Taat Konstitusi

Nasional
Azis Mengaku Pernah Ditakut-takuti Eks Penyidik KPK Robin Patuju Terkait Perkara

Azis Mengaku Pernah Ditakut-takuti Eks Penyidik KPK Robin Patuju Terkait Perkara

Nasional
Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

Nasional
Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

Nasional
Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

Nasional
Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

Nasional
Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.