Kompas.com - 18/01/2015, 19:14 WIB
Kapolri Jenderal Sutarman dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti dalam jumpa pers bersama di Istana Merdeka, Jumat (16/1/2015). Kompas.com/SABRINA ASRILKapolri Jenderal Sutarman dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti dalam jumpa pers bersama di Istana Merdeka, Jumat (16/1/2015).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFarid Assifa
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Jenderal Badrodin Haiti telah ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Kapolri. Namun, penunjukan Badrodin sebagai Plt ini dinilai tidak jelas. Pasalnya, tidak diketahui Badrodin menjadi Plt untuk siapa?

"Plt ini Plt apa? Plt-nya Pak Sutarman karena sudah diberhentikan atau Plt-nya Pak Budi Gunawan yang belum dilantik? Plt siapa nih?" tanya mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno saat dijumpai seusai menghadiri sebuah acara diskusi di Jakarta, Minggu (18/1/2015).

Menurut Oegroseno, sesuai Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, presiden memang diberikan wewenang untuk menunjuk plt Kapolri dan melaporkannya kepada DPR. Namun, plt itu baru dapat ditunjuk apabila Kapolri dianggap melanggar kode etik atau sumpah jabatannya.

"Jadi masih ada Kapolri nonaktif. Ini UU lho ya," kata Oegroseno.

Dalam penunjukkan Badrodin sebagai plt, menurut dia, presiden tidak memberikan alasan yang jelas. Badrodin ditunjuk setelah Sutarman diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolri. Sementara, Komjen Pol Budi Gunawan yang telah terpilih sebagai kapolri hingga kini belum dilantik. Jokowi bahkan menunda pelantikan Budi yang kini berstatus tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lebih jauh, ia mengingatkan agar Jokowi segera menuntaskan persoalan ini. Pergantian Kapolri yang dilakukan tidak hati-hati akan memiliki dampak yang luas, salah satunya dalam hal pelayanan dan penegakan hukum.

Ia mencontohkan, jika pada suatu waktu ada pihak yang mengajukan praperadilan, maka pihak tersebut dapat mempra-peradilankan penyidik hingga Kapolri sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam UU. Namun, tidak dijelaskan bahwa plt Kapolri dapat dipraperadilankan dalam sebuah perkara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Integritas Polri harus dijaga. Tidak bisa ganti Kapolri sembarangan, ini enggak bisa. Berat lho. Imbasnya ke pelayanan publik, ke penegakan hukum," ujarnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Badan Geologi Masih Cari Data untuk Ketahui Penyebab Pasti Erupsi Gunung Semeru

Badan Geologi Masih Cari Data untuk Ketahui Penyebab Pasti Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima PT PAL, Prabowo: Pertahanan Tak Boleh Diabaikan

Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima PT PAL, Prabowo: Pertahanan Tak Boleh Diabaikan

Nasional
Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Risma Ingin Pastikan Dapur Umum Penuhi Kebutuhan Pengungsi

Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Risma Ingin Pastikan Dapur Umum Penuhi Kebutuhan Pengungsi

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 3.565

UPDATE 5 Desember: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 3.565

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.867 Usai Bertambah 4

UPDATE 5 Desember: Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.867 Usai Bertambah 4

Nasional
UPDATE 5 Desember: Sebaran 196 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 5 Desember: Sebaran 196 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 5 Desember: Ada 7.526 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Desember: Ada 7.526 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 5 Desember: Bertambah 298, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.106.292

UPDATE 5 Desember: Bertambah 298, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.106.292

Nasional
UPDATE 5 Desember 2021: Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 196

UPDATE 5 Desember 2021: Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 196

Nasional
Survei Indikator: 34,3 Persen Responden Nilai Pemberantasan Korupsi RI Buruk, 32,8 Persen Anggap Baik

Survei Indikator: 34,3 Persen Responden Nilai Pemberantasan Korupsi RI Buruk, 32,8 Persen Anggap Baik

Nasional
Menko PMK Optimistis Penanganan Dampak Erupsi Semeru Berjalan Optimal

Menko PMK Optimistis Penanganan Dampak Erupsi Semeru Berjalan Optimal

Nasional
BNPB Beri Uang Sewa Hunian Selama 6 Bulan ke Warga yang Rumahnya Rusak akibat Erupsi Semeru

BNPB Beri Uang Sewa Hunian Selama 6 Bulan ke Warga yang Rumahnya Rusak akibat Erupsi Semeru

Nasional
Survei Indikator: Persepsi Publik pada Ekonomi Nasional Masih Negatif, tetapi Ada Optimisme

Survei Indikator: Persepsi Publik pada Ekonomi Nasional Masih Negatif, tetapi Ada Optimisme

Nasional
Pemerintah Minta Warga di Sekitar Gunung Semeru Ikuti Arahan Petugas

Pemerintah Minta Warga di Sekitar Gunung Semeru Ikuti Arahan Petugas

Nasional
Menteri PPPA Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR

Menteri PPPA Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.