Kini, Terserah Jokowi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Komisaris Jenderal Budi menuju kursi Kepala Kepolisian RI bisa dibilang mulus. Suara penolakan yang gencar disuarakan dalam sepekan terakhir tak menjadi ganjalan. Bahkan, status tersangka yang disematkan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian itu tak memengaruhi pencalonannya. Budi diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri.

Pencalonan Budi mendapatkan tentangan dari sejumlah elemen masyarakat. Arus publik menolaknya. Budi dianggap tak layak menjadi Kapolri karena namanya disebut-sebut sebagai salah satu jenderal pemilik rekening tak wajar. Dugaan itu diperkuat dengan penetapan tersangka oleh KPK. Budi diduga menerima suap dan gratifikasi selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. (Baca: Kalau Ngotot Angkat Budi Gunawan, Jokowi Sudah Batal Wudu)

Proses uji kelayakan dan kepatutannya di parlemen pun bak melewati jalan tol. Tanpa hambatan. Mengapa Komisi III, para wakil rakyat yang mengujinya tak satu suara dengan rakyat yang diwakilinya? Mayoritas fraksi, kecuali Demokrat, menyanjungnya. Secara aklamasi, Komisi III menyatakan menyetujui Budi sebagai Kapolri. 

"Karena yang meminta Budi Gunawan sebagai Kapolri disetujui DPR adalah Jokowi. Presiden Jokowi adalah presiden pilihan rakyat, maka tidak ada cara lain bagi DPR kecuali mengikuti kehendak pemimpin rakyat itu," kata anggota Komisi III Bambang Soesatyo, Kamis (15/1/2015) malam.

Pernyataan Bambang mungkin sindiran. Koalisi Indonesia Hebat mendukung Budi Gunawan karena posisinya sebagai partai pendukung pemerintah. Sementara, Koalisi Merah Putih memberikan dukungan karena ingin mengembalikan 'bola panas' yang dilempar Jokowi ke Senayan.

Terserah Jokowi

Bendahara Umum Partai Golkar itu mengatakan, sejak awal, KMP telah mengendus adanya ketidakberesan di balik keputusan Jokowi mengajukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Menurut Bambang, tidak ada langkah terbaik bagi DPR selain segera memberikan persetujuan dan mengembalikan "bola panas" pencalonan Budi Gunawan ke Istana. (Baca: Istana Minta Relawan Pahami Posisi Sulit Presiden Jokowi)

"Kami tidak mau buang-buang energi untuk berdebat soal hukum, moral, etika dan kepatutan dari bola panas calon Kapolri yang dilempar Istana ke Senayan. Makanya cepat-cepat kami setujui dan kembalikan bola panas itu ke pelemparnya," kata Bambang.

"Selanjutnya, terserah Presiden mau diapakan. Mau dilantik teserah, pasti dimaki-maki KPK dan pendukungnya. Atau membatalkan pelantikan Budi Gunawan, pasti akan berhadapan dengan PDI-P dan pendukungnya," lanjut Bambang.

Secara terpisah, politisi Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan, pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri ibarat sebuah permainan yang tidak menguntungkan untuk Jokowi. Ia yakin, kini Jokowi tengah dihadapkan pada kondisi dilematis karena terancam memanen protes publik jika melantik dan akan berhadapan dengan kemarahan DPR serta partai pendukungnya jika membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Ini game, biar Jokowi yang menentukan. Dia (Jokowi) lantik dia (Budi), maka akan berhadapan dengan KPK. Kalau dia tidak lantik, maka kami akan galang interpelasi," kata Desmond, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR.

Menurut Desmond, Jokowi sebenarnya mengetahui bahwa Budi Gunawan itu bermasalah. Namun, kata dia, Jokowi tetap memaksakan diri dengan alasan tertentu dan mengirimkan nama Budi Gunawan ke DPR sebagai calon tunggal Kapolri.

"Kenapa dia (Jokowi) kasih 'barang busuk' dan mempermalukan DPR? Kalau tidak lantik, Jokowi akan mempermalukan DPR," ujar Desmond.

Posisi sulit Jokowi

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, Presiden Jokowi berada di posisi sulit karena besarnya penolakan publik terhadap Budi Gunawan. Ia berharap Jokowi dapat mengambil keputusan terbaik dan tidak merugikan pihak atau lembaga mana pun. (Baca: KPK Didesak Ungkap Para Oknum dalam Pusaran Kasus Budi Gunawan)