Petisi Tolak Budi Gunawan sebagai Kapolri Mencapai 22.000 Tanda Tangan

Kompas.com - 15/01/2015, 09:28 WIB
Gambar karikatur Presiden Joko Widodo dengan tutup mata hitam ini menjadi simbol gerakan mengkritik kebijakan Jokowi menunjuk Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. TWITTER/@emerson_yunthoGambar karikatur Presiden Joko Widodo dengan tutup mata hitam ini menjadi simbol gerakan mengkritik kebijakan Jokowi menunjuk Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengatakan, hingga saat ini petisi yang mendorong Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri sudah mencapai 22.000 tanda tangan. Petisi tersebut digagas Emerson melalui situs change.org dengan judul "Jokowi, Jangan Menutup Mata Dalam Memilih Calon Kapolri".

"Mendesak Jokowi batalkan pencalonan tersangka kasus korupsi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Saat ini sudah lebih 22.000 tanda tangan petisi," ujar Emerson melalui siaran pers, Kamis (15/1/2015).

Dalam petisi tersebut, Emerson menyampaikan adanya kerisauan publik mengenai nama-nama calon kapolri yang diduga memiliki rekening gendut. Menurut dia, Presiden Jokowi perlu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam memberi masukan mengenai rekam jejak para calon kepala Kepolisian RI. Demi mendorong KPK agar mengusut tuntas dugaan rekening gendut Budi Gunawan, rencananya sejumlah aktivis dan seniman akan melakukan aksi di lobi Gedung KPK siang ini pukul 11.00 WIB.

"Ayo dukung KPK usut rekening gendut calon Kapolri. Kita akan aksi dengan kawan-kawan LSM, seniman, dan tokoh masyarakat hari ini," katanya.

Dalam aksi ini, para peserta aksi mengenakan pakaian berwarna hitam beserta penutup mata dari kain yang juga berwarna hitam. Aksi "tutup mata" ini sebelumnya telah dicanangkan ICW dengan mengajak masyarakat untuk mengunggah foto mereka yang menutup matanya dengan kain hitam bertuliskan "Kapolri".

"Buat ikat mata warna hitam bertuliskan 'Kapolri' warna putih, lalu gunakan plus foto dan share ke semua jaringan atau kolega atau diunggah ke media sosial," kata Emerson.

Selain itu, ICW juga mengajak masyarakat yang mengkritik Presiden Jokowi atas penunjukan Budi Gunawan dengan memasang gambar "Jokowi Tutup Mata" di media sosial. Gambar tersebut merupakan karikatur Presiden Jokowi yang matanya ditutup dengan kain hitam. Di atas kain hitam tersebut terdapat tulisan "Kapolri".

Emerson mengatakan, gambar tersebut menunjukkan bahwa Presiden Jokowi telah menutup mata saat menunjuk Budi sebagai calon tunggal kapolri. Gambar tersebut, kata Emerson, dapat dijadikan sebagai foto tampilan di sejumlah akun media sosial, seperti BlackBerry Messenger, WhatsApp, dan Twitter.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Nasional
Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Nasional
PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Nasional
Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Nasional
Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X