Ray: Menyedihkan, Komisi III Bersatu Melecehkan Rakyat Setujui Budi Gunawan

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dianggap melecehkan amanat publik karena menyetujui Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Pasalnya, Budi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.

"Menyedihkan. Putusan Komisi III DPR yang menyetujui secara aklamasi Budi Gunawan sebagai kepala Polri adalah kesepakatan yang mengingkari amanat masyarakat," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti saat dihubungi, Rabu (14/1/2015).

Ray mengatakan, setelah lebih dari tiga bulan terlibat konflik internal, kini DPR justru bersatu membuat keputusan yang jauh dari harapan publik. Ia menilai, tak ada alasan logis yang dapat menjelaskan diterimanya tersangka korupsi sebagai kepala Polri.

"Hari ini mereka dipersatukan oleh tujuan dan hasil yang melecehkan harapan masyarakat," ujarnya. (Baca: Pujian Anggota Komisi III untuk Budi Gunawan...)

Menurut Ray, alasan formal dan administratif melanjutkan seleksi Budi Gunawan masih dapat diterima. Namun, ketika hasil rapat pleno menyatakan bahwa Komisi III menerima Budi sebagai kepala Polri, bahkan secara aklamasi, maka hal itu sangat berbanding jauh dari harapan publik.

"Apa yang membuat Komisi III harus membuat keputusan menerima pencalonan Budi Gunawan? Mereka mengolok-olok cita-cita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, mengolok-olok harapan rakyat Indonesia," ucapnya.

Seperti diberitakan, bukan hanya melanjutkan proses seleksi, Komisi III DPR bahkan menyetujui Budi Gunawan menjadi kepala Polri. Keputusan itu diambil secara aklamasi dan akan dibawa dalam rapat paripurna mendatang. (Baca: Aklamasi, Komisi III Setujui Budi Gunawan Jadi Kapolri)

Dari 10 fraksi, hanya Fraksi Partai Demokrat yang menolak proses seleksi calon kepala Polri dilanjutkan. Mereka tidak hadir dalam uji kepatutan dan kelayakan hari ini. (Baca: Fraksi Demokrat: Masa "Fit and Proper Test" Dilakukan pada Tersangka...)

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

KPK menjerat Budi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Budi terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup jika terbukti melanggar pasal-pasal itu.

Terkait pengusutan kasus ini, KPK sudah minta kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah Budi bepergian ke luar negeri.

Adapun KPK telah menerima pengaduan masyarakat terhadap Budi pada Agustus 2010. Pengaduan itu dipicu laporan hasil analisis (LHA) transaksi dan rekening mencurigakan milik sejumlah petinggi kepolisian yang diserahkan PPATK kepada Polri. Nama Budi muncul sebagai salah satu petinggi yang diduga punya rekening tak wajar.

Hasil penyelidikan Polri atas LHA PPATK itu tidak menemukan tindak pidana, termasuk terhadap rekening dan transaksi keuangan Budi. Namun, KPK tidak mendiamkan laporan pengaduan masyarakat itu.