Budi Gunawan Disetujui Komisi III, Surya Paloh Sebut Pemerintah Harus Siap Tak Populer

Kompas.com - 14/01/2015, 17:37 WIB
Joko Widodo (Jokowi) berbincang dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, saat acara Harlah PKB ke-16 di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014). Selain Jokowi, Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla dan sejumlah ketua partai pendukung Jokowi-JK juga hadir pada acara ini. TRIBUNNEWS/HERUDIN HERUDINJoko Widodo (Jokowi) berbincang dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, saat acara Harlah PKB ke-16 di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014). Selain Jokowi, Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla dan sejumlah ketua partai pendukung Jokowi-JK juga hadir pada acara ini. TRIBUNNEWS/HERUDIN
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh selama satu jam bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/1/2015) siang. Pertemuan itu membahas soal polemik pemilihan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, yang berstatus tersangka kasus korupsi.

Surya mengaku hingga saat ini Presiden belum membuat keputusan dan masih mencermati proses yang ada. Namun, Surya mengatakan, proses di DPR yang menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri tetap harus dihormati meski nantinya keputusan itu akan membuat pemerintah dalam posisi yang sulit.

"Bisa saja menjadi implikasi. Tapi itulah tugas pemerintah. Bukan hanya untuk merasa nyaman dengan mendapat dukungan terus menerus pada pemikiran-pemikiran yang mendukung popularitas," kata Surya.

Saat ditanyakan apakah dia mendukung pencalonan Budi Gunawan, Surya mengelak. Ia mengaku hanya menghormati tatanan sistem ketatanegaraan yang ada.

"Bukan personalia atau pribadi siapa pun. Ini untuk kepentingan yang lebih besar," imbuh dia.

Komisi III DPR menyetujui Budi Gunawan menjadi Kepala Polri. Keputusan itu diambil secara aklamasi setelah Komisi III melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan. (Baca: Aklamasi, Komisi III Setujui Budi Gunawan Jadi Kapolri)

Presiden hingga kini belum mengambil sikap terkait penetapan tersangka Budi. Presiden mengaku masih menunggu proses yang dilakukan di DPR dan KPK.

"Karena ini ada proses politik yang sedang berlangsung. Jadi Presiden masih melihat, ada proses hukum yang berlangsung di KPK dan ada proses politik di DPR. Dalam waktu dekat, Presiden akan buat keputusan," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Nasional
Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Nasional
Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

Nasional
Prajurit TNI dan Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, Mahfud Segera Bentuk Tim Investigasi Gabungan

Prajurit TNI dan Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, Mahfud Segera Bentuk Tim Investigasi Gabungan

Nasional
Soal Respons Indonesia ke Vanuatu, Kontras: Indonesia Seakan Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik

Soal Respons Indonesia ke Vanuatu, Kontras: Indonesia Seakan Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik

Nasional
Menkes: Prioritas Vaksin Covid-19 untuk Tenaga Medis dan Pekerja Berusia 18-59 Tahun

Menkes: Prioritas Vaksin Covid-19 untuk Tenaga Medis dan Pekerja Berusia 18-59 Tahun

Nasional
KPK Kembali Panggil Tersangka Kasus Korupsi di Kementerian Agama

KPK Kembali Panggil Tersangka Kasus Korupsi di Kementerian Agama

Nasional
Wujudkan Kota Ramah Sepeda, Menhub Sosialisasi Aturan Keselamatan Pesepeda di Jalan

Wujudkan Kota Ramah Sepeda, Menhub Sosialisasi Aturan Keselamatan Pesepeda di Jalan

Nasional
Tekan Covid-19, Menko PMK Minta Tenaga Medis Utamakan Protokol Kesehatan

Tekan Covid-19, Menko PMK Minta Tenaga Medis Utamakan Protokol Kesehatan

Nasional
Seorang WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas, Bagaimana Nasib 4 Orang Lainnya?

Seorang WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas, Bagaimana Nasib 4 Orang Lainnya?

Nasional
Bandingkan dengan Negara Lain, Perludem: Kita Berpilkada Saat Angka Covid-19 Meroket

Bandingkan dengan Negara Lain, Perludem: Kita Berpilkada Saat Angka Covid-19 Meroket

Nasional
Menko PMK Minta Pengiriman Beras untuk Penerima Bansos Tidak Ditumpuk

Menko PMK Minta Pengiriman Beras untuk Penerima Bansos Tidak Ditumpuk

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Tanggapi Serius Penilaian soal Belum Maksimalnya Penanganan Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Tanggapi Serius Penilaian soal Belum Maksimalnya Penanganan Covid-19

Nasional
Ketua MPR: Pemulihan Ekonomi Bergantung pada Pengendalian Covid-19

Ketua MPR: Pemulihan Ekonomi Bergantung pada Pengendalian Covid-19

Nasional
Menlu Sampaikan Kabar Duka Meninggalnya 1 WNI Jamaah Tabligh di India

Menlu Sampaikan Kabar Duka Meninggalnya 1 WNI Jamaah Tabligh di India

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X