Ini Pembagian Kewenangan Kemendagri dan Kemendes Terkait Urusan Desa

Kompas.com - 14/01/2015, 00:04 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi Ambaranie Nadia K.MMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi
Penulis Icha Rastika
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembagian kewenangan terkait desa antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diputuskan dalam rapat kabinet terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/1/2015). Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Kemendagri nantinya akan mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan desa.

"Bahwa hal-hal yang terkait dengan urusan pemerintah desa yang selama ini sudah rutin berjalan tetap dilaksanakan oleh Kemendagri. Jadi ada satu dirjen yang mengurusi urusan pemerintahan desa," kata Yuddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Sedangkan Kementerian Desa diputuskan akan menangani hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan program pembangunan desa, pengawasan program pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. "Itu dikerjakan oleh Kemendes dengan satu dirjen yang menangani masalah itu. Itu prinsipnya dari presiden," ucap Yuddy.

Untuk pelaksanaannya, Yuddy bersama-sama dengan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno diminta menyiapkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur pembagian kewenangan terkait pengelolaan desa tersebut. Mengenai posisi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa nantinya, Yuddy mengatakan bahwa pihaknya akan membicarakan lagi dengan Seskab dan Sesneg.

Ia pun berharap tidak ada lagi polemik mengenai tarik menarik kewenangan antara Kemendagri dengan Kementerian Desa. Politikus Partai Hanura ini juga membantah anggapan sebagian pihak yang menilai seolah-olah ada perebutan pengelolaan dana desa antara Kemendagri dan Kementerian Desa.

"Kedua kementerian, baik Kemdes maupun Kemendagri sama sekali tidak memperebutkan dana yang dialokasi bagi program-program pedesaan," ujar Yuddy.

Menurut dia, dana pembangunan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut akan disalurkan langsung oleh Kementerian Keuangan melalui kabupaten untuk kemudian dibagikan ke desa-desa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi tidak lewat Kemendagri tidak juga lewat Mendes. Jadi tidak ada itu ya, katakanlah spekulasi-spekulasi dari politisi-politisi senayan yang mengatakan ini sedang rebutan uang. Itu tidak benar, sama sekali tidak ada," ucap Yuddy.

Terkait penyaluran uang pembangunan desa, Yuddy menyampaikan bahwa pengawasan keuangan berada di bawah BPK dan inspektorat terkait.

Secara terpisah, Mendagri Tjahjo Kumolo enggan mengungkapkan hasil rapat terbatas hari ini. Menurut dia, Presiden dan Sesneg yang berwenang untuk menyampaikan pembagian kewenangan antara Kemendagri dan Kemendesa yang telah disepakati.

"Sudah dibahas tapi bukan kewenangan saya membacakan keputusannya, yang berwenang Bapak Presiden atau Sesneg," kata Tjahjo.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

Nasional
Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Nasional
Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Nasional
UPDATE: 141.187 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR Capai 49,07 Persen

UPDATE: 141.187 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR Capai 49,07 Persen

Nasional
UPDATE 23 Juni: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.817.303

UPDATE 23 Juni: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.817.303

Nasional
UPDATE 23 Juni: Bertambah 303, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 55.594 Orang

UPDATE 23 Juni: Bertambah 303, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 55.594 Orang

Nasional
UPDATE 23 Juni: 12.640.041 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 23 Juni: 12.640.041 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 23 Juni: Sebaran 15.308 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, DKI Tertinggi

UPDATE 23 Juni: Sebaran 15.308 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, DKI Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X