Hari Ini Komisi V DPR Panggil Kemenhub dan Sejumlah Instansi Terkait Kecelakaan AirAsia

Kompas.com - 13/01/2015, 05:18 WIB
Bagian ekor pesawat AirAsia QZ8501 di atas kapal Crest Onyx milik SKK Migas, di Selat Karimata, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sabtu 910/1/2015). KOMPAS.COM/IHSANUDDINBagian ekor pesawat AirAsia QZ8501 di atas kapal Crest Onyx milik SKK Migas, di Selat Karimata, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sabtu 910/1/2015).
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi V DPR, Fary Djemi Francis, mengatakan bahwa parlemen akan mengundang sejumlah pihak terkait kecelakaan pesawat AirAsia QZ 8501. Rencananya, DPR bakal memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Basarnas, BMKG dan PT Angkasa Pura I untuk membahas kecelakaan AirAsia QZ8501, Selasa (13/1/2015).

"Agendanya pukul 09.30 WIB. Untuk membahas beberapa isu-isu terkait musibah kecelakaan AirAsia, kami juga akan mendalami langkah-langkah penanganan, pencarian dan pertolongan evakuasi, juga perkembangan terakhir menyangkut kotak hitam," kata Fary di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (12/1/2015).

Namun demikian, menurutnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kemungkinan besar tidak hadir dalam rapat tersebut. Kementerian Perhubungan telah mengirim surat kepada Komisi V agar jadwal rapat diundur hingga 15 Januari 2015.

"Beliau alasannya sedang sibuk dan ingin konsentrasi kepada upaya pencarian," kata Fary.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan hal itu tak masalah. Dirinya juga tidak mau berspekulasi apakah Jonan benar-benar sibuk atau hanya alasan untuk menghindari DPR.

"Karena yang lain bersedia, kami tetap lanjutkan dengan jadwal semula. Saya tidak mau terlalu jauh, bisa saja bapak menteri besok berubah pikiran," katanya. (Wahyu Aji)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X