PNS Riau Ini Mengaku Diberi "Uang Jajan" Rp 26,8 Juta oleh Gulat Manurung

Kompas.com - 12/01/2015, 19:20 WIB
Penyuap Gubernur Riau Annas Maamun, Gulat Manurung Emas, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (15/12/2014). Ambaranie Nadia K.MPenyuap Gubernur Riau Annas Maamun, Gulat Manurung Emas, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (15/12/2014).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Riau Cecep Iskandar mengaku pernah menerima uang sebesar Rp 26,8 juta dari Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Riau, Gulat Medali Emas Manurung. Saat itu, kata Cecep, Gulat menyebut pemberiannya itu merupakan "uang jajan". Hal tersebut diungkapkan Cecep saat bersaksi dalam sidang kasus suap alih fungsi hutan di Provinsi Riau dengan terdakwa Gulat, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Senin (12/1/2015).

"Itu waktu terdakwa (Gulat) kasih uang bilangnya apa?" tanya Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Lucky Dwi Nugroho.

"Beliau bilang untuk jajan saja," jawab Cecep.

Menurut Cecep, uang tersebut belum digunakannya sama sekali sampai petugas KPK mendatanginya dan menyita uang tersebut.

Sebelum menerima sejumlah uang dari Gulat, Cecep mengaku dihubungi oleh Gulat dan memintanya bertemu. Dalam pertemuan tersebut, Gulat bertanya mengenai surat revisi alih fungsi hutan yang diajukan Gubernur Riau Annas Maamun kepada Kementerian Kehutanan.

"Pak Gulat tanya apa yang dikoordinasikan dengan Pak Gubernur. Saya bilang tentang pengajuan lahan yang harus dilengkapi lagi persyaratannya," kata Cecep.

Cecep mengatakan, dalam pertemuan itu lah Gulat memberikan "uang jajan" untuknya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di lain waktu, lanjut Cecep, Gulat kembali mengajaknya bertemu. Kali ini, Gulat menanyakan soal perkembangan pengajuan surat revisi tersebut.

"Saat itu Gulat bertanya kepada saya, 'Ada yang perlu dikasih? Siapa saja?'. Saya jawab, 'Tidak perlu, nanti dulu lah. Biar suratnya diproses dulu'," kata Cecep.

Cecep mengaku, saat itu ia menjelaskan bahwa yang memproses surat revisi yang diajukan Annas adalah Zulkifli Hasan selaku Menteri Kehutanan, Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan Bambang Supijanto, Direktur Kawasan Perencanaan Hutan Mashud, dan sejumlah staf Kementerian Kehutanan lainnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

Nasional
Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Nasional
Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Nasional
Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

Nasional
Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

Nasional
Update Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Berlaku Mulai 21 Oktober 2021

Update Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Berlaku Mulai 21 Oktober 2021

Nasional
Polisi yang Pacaran Pakai Mobil Patroli Didisplinkan, Propam Polri: Dimutasi Jadi Staf

Polisi yang Pacaran Pakai Mobil Patroli Didisplinkan, Propam Polri: Dimutasi Jadi Staf

Nasional
Masyarakat Kembali Produktif, Pemerintah Lakukan Penyesuaian Aturan Inmendagri

Masyarakat Kembali Produktif, Pemerintah Lakukan Penyesuaian Aturan Inmendagri

Nasional
Jadi Deputi BNPP, Komjen Paulus Waterpauw Sudah Pamit ke Kapolri

Jadi Deputi BNPP, Komjen Paulus Waterpauw Sudah Pamit ke Kapolri

Nasional
KPI Belum Merespons, Korban Pelecehan Seksual Akhirnya Bayar Psikiater Sendiri

KPI Belum Merespons, Korban Pelecehan Seksual Akhirnya Bayar Psikiater Sendiri

Nasional
Wapres Berharap Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Dioptimalkan dengan Baik

Wapres Berharap Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah Dioptimalkan dengan Baik

Nasional
Aliansi BEM UI Akan Gelar Aksi “Piknik Bersama Cabut Statuta” di Sekitar Gedung Rektorat

Aliansi BEM UI Akan Gelar Aksi “Piknik Bersama Cabut Statuta” di Sekitar Gedung Rektorat

Nasional
Pelaku Perjalanan Udara Wajib PCR, Satgas: Ini Uji Coba Pelonggaran Mobilitas

Pelaku Perjalanan Udara Wajib PCR, Satgas: Ini Uji Coba Pelonggaran Mobilitas

Nasional
Jokowi: Santri Seharusnya Tak Lagi Cari Kerja tapi Ciptakan Kesempatan Kerja

Jokowi: Santri Seharusnya Tak Lagi Cari Kerja tapi Ciptakan Kesempatan Kerja

Nasional
Menag: Tak Ada Radikalisme di Pesantren, Catat Itu!

Menag: Tak Ada Radikalisme di Pesantren, Catat Itu!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.