Arief Hidayat Terpilih secara Aklamasi sebagai Ketua MK

Kompas.com - 12/01/2015, 12:22 WIB
Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva (kanan) didampingi Hakim Anggota Arief Hidayat, memimpin sidang perdana perselisihan hasil pemilhan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (6/8/2014). Prabowo-Hatta menuntut agar MK membatalkan SK KPU yang menetapkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva (kanan) didampingi Hakim Anggota Arief Hidayat, memimpin sidang perdana perselisihan hasil pemilhan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (6/8/2014). Prabowo-Hatta menuntut agar MK membatalkan SK KPU yang menetapkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Hakim konstitusi Arief Hidayat terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015-2017. Arief terpilih secara aklamasi untuk menggantikan Ketua MK sebelumnya, Hamdan Zoelva, yang sudah habis masa jabatannya sebagai hakim konstitusi.

"Telah terpilih secara musyawarah mufakat, secara aklamasi, Prof Dr Arief Hidayat telah terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015-2017," ujar Arif Hidayat, di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2015).

Arief dipilih sebagai Ketua melalui rapat yang dihadiri sembilan hakim MK. Hal itu sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No 24 Tahun 2003 tentang MK, di mana pemilihan ketua MK dipilih dari dan oleh sembilan hakim konstitusi yang dimusyawarahkan secara tertutup.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, masa jabatan ketua MK terpilih adalah selama dua tahun enam bulan.

Hamdan Zoelva telah mengakhiri masa jabatan sebagai hakim MK pada 7 Januari yang lalu. Setelah Hamdan pensiun, posisi hakim konstitusi diisi I Dewa Gede Palguna, yang merupakan hakim MK dari unsur pemerintah.

Sementara itu, hingga saat ini masih dilakukan rapat pleno secara terbuka, di ruang sidang MK, untuk memilih wakil ketua MK, yang sebelumnya dijabat Arief.

Arif mengatakan, pemilihan wakil ketua MK tidak dapat dicapai melalui proses aklamasi. Pasalnya, ada tiga hakim konstitusi yang bersedia dicalonkan sebagai wakil ketua MK, yakni Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Aswanto.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

Nasional
KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

Nasional
Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berarti Pandemi Berakhir

Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berarti Pandemi Berakhir

Nasional
Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Nasional
MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

Nasional
UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X